LEGISLATIF

Herry Ukasah Sulaiman: Anggota Legislatif Harus Responsif

DALAM draft rencana pembangunan yang dirancang dalam APBD Provinsi Jabar tahun 2020, volume APBD mencapai Rp.46 Triliun. Namun, dari jumlah tersebut, pos biaya belanja untuk pembangunan ekonomi dari jumlah tersebut hanya 3,5 persen. Dari angka 3,5 persen tersebut harus disebar ke beberapa sektor antara lain pariwisata, industri dan perdagangan, pertanian, perkebunan , perikanan, peternakan dan kehutanan.

“Dengan kondisi anggaran yang demikian, dengan kompleknya persoalan di bidang ekonomi, anggaran ini diyakini sangat minim. Ini artinya, bagi anggota legislatif dituntut mempunyai kepekaan yang tinggi agar di tengah terbatasnya anggaran, laju pembangunan ekonomi tetap berjalan stabil,” ungkap Sekretaris Komisi II DPRD Jabar, Herry Ukasah Sulaiman.

Menurut Herry, untuk masalah pertanian saja, masalah cukup komplek, mulai dari kian berkurangnya tenaga penyuluh, alih fungsi lahan dan bantuan ke petani baik modal maupun sarana lain masih terbatas.

Langkah apa yang harus diperankan oleh legislatif, sejalan dengan fungsi yang dimiliki harus mengakomodir anggaran perekonomian yang pro rakyat

Herry yang terpilih menjadi Anggota DPRD Jabar dari.Dapil Sumedang, Subang dan Majalengka berkomitmen dana hibah yang disalurkan harus difokuskan pada program penguatan ekonomi di daerah.

Untuk di Sumedang, Subang, dan Majalengka dana hibah atau bantuan keuangan harus mendukung penguatan usaha bagi para petani dan nelayan. (adems)

Related Articles

Close
Close