POLITIK

Menteri PUPR: Banyak Hal yang Dipertimbangkan Dalam Penurunan Tarif Tol Trans Jawa

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

beritaenam.com, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memanggil Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang tergabung dalam Asosiasi Tol Indonesia (ATI) untuk mengadakan rapat tertutup dan membahas rumusan tarif Tol Trans Jawa yang banyak dikeluhkan para pengguna.

Ditemui usai rapat, Menteri Basuki mengatakan, pemerintah ingin mendengar pendapat dari para operator tol terkait kemungkinan pemangkasan tarif. Namun begitu, banyak pertimbangan lain yang juga harus dipikirkan lebih lanjut sebelum hasil akhir diketok palu.

“Seperti saya sampaikan, sebetulnya tidak semata-mata tarif, ada beberapa hal lain yang mesti dipertimbangkan. Misalnya disampaikan kalau tarif diturunkan nanti pedagang di Pantura juga pada protes katanya. Kalau diturunkan pengguna jalan banyak pindah ke tol, warung usahanya jadi sepi,” ungkap dia di kantornya, Jakarta, Selasa (12/2).

Opsi selanjutnya, pemerintah turut menyoroti penggunaan transportasi yang 95 persen masih didominasi oleh jalan raya. Dia menginginkan agar pengguna jalur darat bisa coba beralih moda transportasi menuju kereta api atau kapal laut, sehingga jalan raya dan tol bisa lebih terawat dan awet.

Selain itu, Menteri Basuki juga ikut mengamati keberadaan angkutan domestik berlebih muatan (Over Dimension Over Load/ODOL) yang kerap memadati jalan tol.

“Mereka kan tidak bisa lari lebih dari 40 kilometer per jam, sehingga mereka masuk tol pun menjadi lambat dan tidak perlu cepat. Nah kalau tidak perlu cepat mereka lewat jalur Pantura,” ujar dia.

Namun demikian, berbagai faktor tadi disebutkannya tengah ditindaklanjuti oleh tim kecil buatan BPJT dan ATI, untuk kemudian dirumuskan berapa kira-kira besaran penurunan tarif Tol Trans Jawa. Sebab, perhitungan tarif pun harus mempertimbangkan beberapa opsi lain semisal masa konsesi jalan tol.

“Mudah-mudahan satu-dua hari ini bisa dirumuskan, baru nanti kita serahkan ke Kemenkeu baru lapor ke Presiden (Joko Widodo),” tandasnya

Related Articles

Close
Close