POLITIK

Ini Pandangan Budayawan dan Seniman Tentang Khilafah

SPOL.Bandung,- Seiring dengan pesta demokrasi lima tahunan dan pilpres 2019, isu pembentukan negara dengan sistem pemerintahan khilafah kembali dihembuskan oleh kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan adanya perubahan sistem negara kesatuan menjadi kekhilafahan.

Menanggapai hal tersebut, Budayawan Sunda, Roedy Wiranatakusuma mengatakan, dalam momentum politik seperti sekarang ini, isu khilafah kembali muncul. Namun, tegasnya, munculnya isu tersebut menjadi pengingat bagi bangsa Indonesia untuk kembali memperkuat Pancasila. 

“Dinamika poitik yang ada sekarang harus jadi pengingatkan kita untuk memelihara marwah Pancasila. Jadi, tidak perlu ada perubahan apapun terhadap bentuk dan dasar negara, siapapun yang terpilih,” tegas Roedy Wiranatakusumah kepada wartawan di konfrensi presw, NKRI VS Khilafah dari perspektif budayawan di Bandung. Selasa (09/04/2019)

Oleh karenanya, Roedy mengingatkan agar semua kalangan bisa menahan diri demi mencapai persatuan,  mencegah perpecahan dan menuju Indonesia yang lebih baik. “Semua pendukung bisa kembali akur usai pemilihan Presiden pada 17 April 2019 mendatang” pungkasnya.

Hal senada juga dikemukanan oleh aktifis Nahdlatul Ulama (NU) Kota Bandung M Yajjid Kallam. Dia mengatakan perubahan dasar negara Indonesia dari negara kesatuan menjadi bentuk lain melalaui amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Meski memungkinkan adanya perubahan, namun hal itu perlu ditinjau kembali atas dasar persatuan dan kesatuan bangsa.

“Amandemen UUD 1945 memang boleh ada, tapi kita perlu lihat amandemennya kemana, apakah merubah dasar negara baru atau penyesuaian. Kalau membentuk negara baru, tidak perlu amandemen dan perubahan bentuk negara sudah tidak bisa dilakukan,” pungkasnya.

Sementara itu Budayawan dan Seniman Tisna Sanjaya menyebut, sistem pemerintahan di Indonesia dengan berlandaskam pancasila sudah disepakati sejak lama. Bahkan, kesepakatan itu dilakukan oleh para pendiri bangsa dan tokoh-tokoh ulama kharismatik.

” Ketika fenomena khilafah dimunculkan, Indonesia sudah tidak bisa lagi diubah dengan cara apapun, baik itu khilafah atau ideologi apapun,” ujar tisna yang juga dosen ITB.

Pancasila, tegasnya, sudah mengakomodir semua hal yang ada di republik ini. Seperti keanekaragaman budaya, agama, suku hingga etnis.

“Jadi baik pak Jokowi atau Prabowo jika kelak nanti terpilih, Pancasila tidak boleh diganggu gugat karena sudah disepakati bersama bangsa Indonesia,” Pungkasnya. (Denny)

Related Articles

Close
Close