PENDIDIKAN

Tunjuk Plt Rektor dan Pilrek Diulang, Dosen Unpad Akan Gugat MWA

SPOL.Bandung,- Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Padjajaran (Unpad) untuk mengulang proses pemilihan rektor dan menunjuk Plt untuk mengisi kekosongan jabatan rektor Unpad yang ditinggalkan Tri Hanggono dinilai menyalahi aturan.

Hal tersebut dikemukakan oleh sejumlah
dosen Unpad yang mayoritas dari Fakuktas Hukum dan terkait dengan hal itu, mereka akan melayangkan gugatan terhadap keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) tersebut.

Dosen Fakultas Hukum Unpad Indra Perwira menilai jika keputusan MWA tersebut menyalahi aturan, apalagi MWA menyerahkan keputusan pengangkatan Plt itu kepada Menristekdikti Mohamad Nasir.

“Menristek tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Unpad sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) memiliki kewenangan khusus dalam pengelolaannya” tegas Indra kepada wartawan di Gedung Sri Soemantri FH Unpad, Jalan Imam Bonjol Bandung, Senin (15/04/2019). 

Kami kaget, ada surat Menteri tidak mempertimbangkan perkembangan di MWA tapi kembali ke esensi pertama. “Ini dulu cukup keras saya bantah. Saya bilang menteri tidak punya kewenangan untuk memerintah, karena status Unpad PTNBH dari asalnya milik pemerintah menjadi milik publik,” Tegasnya.

Penunjukan Plt rektor Unpad, ungkapnya, juga tidak memiliki dasar hukum. Karena masalah itu merupakan kewenangan MWA. Bukan malah menyerahkan keputusannya kepada Menristekdikti untuk penunjukan Plt.

“Meminta menteri menunjuk Plt, ini dasar hukumnya tidak ada. sampai MWA menyerahkan kepada menteri. Menunjuk Plt tidak ada dasar hukumnya” pungkas Indra.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Bilal selaku dosen hukum lainnya mengungkapkan dengan adanya berbagai kejanggalan yang terjadi dalam pilrek, membuat pihaknya akan melayangkan gugatan untuk membuktikan bahwa keputusan MWA dalam menunjuk Plt dan mengulang proses pemilihan rektor itu menyalahi aturan.

” Status Plt. Memang menteri berwenang mengangkat Plt. (Tapi) Kalau PTNBH itu yang berwenang adalah MWA. Kami akan gugat SK ini, agar bisa lebih clear tafsir Plt ini. Kami yakin (penunjukan Plt) ini perbuatan di luar kewenangan menteri,” ujarnya.

Jabatan Plt, imbuhnya, berdasarkan pengetahuan yang dimiliki tidak bisa ditetapkan di tengah jabatan rektor telah habis masa jabatannya. Selain itu harusnya MWA sendiri yang menunjuk seorang Plt bukan dari Menristekdikti. Karena Menristekdikti bagian dari MWA. 

“Jabatan (rektor) ini ingin buktikan tidak bisa di Plt kan di tengah jabatan rektor yang sudah habis. Dalam legal opini kami juga harus MWA yang bikin bukan kementrian,” pungkasnya.(Denny)

Related Articles

Close
Close