EKONOMI

PT.KAI Minta Penerobos Perlintasan KA di Kenakan Sanksi Tilang

SPOL.Bandung,- Ketidak disiplinan sebagian masyarakat pengguna jalan raya saat melewati perlintasan sebidang dengan menerobos pintu perlintasan menjadi perhatian tersendiri bagi PT. Kereta Api Indonesia (persero) Daerah Operasi 2 Bandung.

“Hal ini sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan kecelakaan serius bahkan kematian” ujar Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung, Noxy Citrea Bridara kepada wartawan. Senin, (06/05/2019)

Menurutnya, setiap masyarakat yang menerobos perlintasan kereta, maka mereka sudah melakukan pelanggaran undang-undang lalu lintas dan bisa terkena sanksi.

“UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 114 disebutkan bahwa pengemudi kendaraan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, dan palang pintu kereta sudah ditutup. Selain itu, berdasarkan pasal tersebut, pengemudi kendaraan pun wajib mendahulukan kereta api dan memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu yang melintasi rel. Apabila masyarakat melanggarnya, maka akan dikenakan sanksi sesuai pasal 296 dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000)” tegasnya.

Lebih jauh Noxy mengatakan, ada tigal solusi untuk mencegah penerobosan di perlintasan kereta api. Hal pertama ungkapnya, adalah solusi hukum untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar. Menurutnya, jika memang sanksinya sudah jelas dalam undang-undang, maka para pelanggar bisa ditindak sebagaimana tindakan kepada pelanggar lalu lintas.

“Iya bisa saja mereka ditilang, kan sanksinya sudah jelas di undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan raya itu. Ini perlu untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar di perlintasan kereta api,” terangnya.

Untuk Solusi kedua, ujarnya, adalah solusi infrastruktur sesuai pasal 91 dan 94 UU 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian. yaitu dengan membuat perpotongan jalur kereta api menjadi tidak sebidang misalnya dengan membuat flyover atau underpass. ” untuk langkah cepat, pemerintah atau pemerintah daerah bisa segera menutup perlintasan sebidang tanpa izin” tegasnya

Noxy menambahkan, untuk solusi ketiga adalah solusi budaya. Masyarakat harus berperan aktif saling mengingatkan untuk tidak melanggar perlintasan kereta api. Namun, solusi ketiga ini akan semakin efektif bila didukung solusi hukum sehingga mampu mengubah budaya masyarakat dalam berlalu lintas di perlintasan sebidang.

“Saya menghimbau agar seluruh pengguna jalan mentaati rambu-rambu lalu lintas saat akan melewati perlintasan sebidang. Pengguna jalan harus tetap waspada dan mawas diri, tengok kanan kiri saat akan melintas dan pastikan tidak menerobos dengan alasan apapun” pungkasnya. (Denny)

Related Articles

Close
Close