JAWA BARAT

Disnakertrans Jabar Siapkan Mediator Juara

Bandung – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, saat ini tengah melakukan penilaian untuk konstetasi Mediator Juara. Demikian dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, M. Ade Afriandi, dalam jumpa press 100 hari kinerja Kadisnakertrans Jabar, di kantornya Jl. Soekarno-Hatta Kota Bandung (19/06/2019).

Kepada para wartawan Ade menerangkan, pihaknya akan menyelenggarakan sebuah kontestasi Mediator Juara, yang akan diumumkan pada bulan Agustus 2019. “dari sekian banyak mediator, saat ini masih dalam tahap penilian, dan akan dipilih tiga orang mediator terbaik yang akan ditetapkan sebagai mediator juara,” papar dia.

Ade menjelaskan, nantinya pihak Disnakertrans Jabar akan mengirimkan mediator-mediator hubungan industrial Jawa Barat, ke pelatihan-pelatihan mediator baik skala nasional maupun internasional melalui program kerjasama dengan ILO.

Program ini, kata Ade, merupakan bagian dari salah satu program kerja Dinsnakertrans jabar, Smart Nakertrans. Menurut dia, Smart Nakertrans adalah program utama Disnakertrans yang ditujukan untuk memberikan pelayanan paripurna di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi yang terdiri atas berbagai kebijakan mendasar ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

terkait dengan peran mediator, Ade menambahkan, pihaknya terus melakukan pembenahan pelayanan penyelesaian sengketa hubungan industrial. “Pada dasarnya, ini merupakan program re-shaping para mediator untuk kembali pada fungsinya sebagai juru damai dalam perselisihan hubungan industrial, yang harus berorientasi pada munculnya klausul perdamaian melalui PB (Perjanjian Bersama) yang kemudian didaftarkan ke PHI,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Ade juga menjelaskan, pragmatisme mediator untuk secara formal menyelenggarakan sidang perantaraan untuk menghasilkan Surat Anjuran tidak selaras dengan visi dan misi baru Disnakertrans. Indikator keberhasilan, menurut Ade, bisa dilihat dari turunnya tingkat pendaftaran perselisihan di Pengadilan Hubungan Industrial. “Pada tahun 2018 hingga pertengahan 2019, terdapat 286 kasus perselisihan hubungan industrial, hanya 66 kasus yang diselesaikan melalui PB (Perjanjian Bersama). Artinya hanya 23%, selebihnya dikeluarkan Surat Anjuran yang merupakan syarat normatif untuk mengajukan perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI),” jelasnya lagi.

Sejumlah upaya telah dilakukan oleh Disnakertrans Jabar yakni, Revitalisasi Asosiasi Mediator Hubungan Industrial (AMHI) sebagai sebuah forum untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

Lebih lanjut Ade menambahkan, Pegawai ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan jabatan fungsional mediator pada saat ini berjumlah sebanyak 76 orang (4 orang diantaranya mediator Provinsi). Pada tahun 2022, jumlah pejabat fungsional mediator yang akan pensiun sebanyak 21 orang, sehingga Jawa Barat hanya akan memiliki 55 orang mediator. Untuk mencetak mediator, dibutuhkan waktu setidaknya 3 tahun karena harus melalui diklat dan proses pemagangan.(adems)

Related Articles

Close
Close