LEGISLATIF

Banggar Soroti Temuan BPK Soal Laporan Keuangan Jabar

BANDUNG, SPOL – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat menyoroti beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018.

Pertama soal belum optimalnya transaksi non tunai. Akibatnya uang kas mengalami kekurangan.

Menurut Anggota Banggar DPRD Jabar Oleh Soleh, kebijakan non tunai belum begitu masif di zaman Gubernur Ahmad Heryawan (Aher). Ketika beralih tampuk kepemimpinan kepada Ridwan Kamil, kebijakan tersebut mulai sedikit ada kemajuan.

“Baru dimasifkan di zaman Ridwan Kamil. Pada zaman Aher, rasa-rasanya perangkatnya belum tersedia. Bukan hanya transaksi, perencanaan juga harus (dimasifkan) ke depan,” kata Oleh kepada wartawan, Jumat (14/6).

Terkait temuan adiministrasi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pihaknya menyarankan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar untuk segera memperbaikinya. Sehingga temuan yang menjadi catatan itu bisa akurat ketika dilaporkan kembali ke BPK.

“Yang muncul hari ini adalah kelebihan bayar karena validasi data tidak akurat. Jumlah murid yang harus merima tidak sesuai dengan di lapangan,” ungkapnya.

Selain itu, Oleh sangat menggarisbawahi temuan BPK terkait aset. Hal itu menjadi warning terhadap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar untuk segera memverifikasi kekayaan daerah.

“Apa aja milik barang bergerak dan tidak bergerak ini harus segera diverifikasi. Bagaimana sertifikasi aset daerah ini harus segera. Sehingga tidak terjadi lagi pengklaiman oleh pihak lain,” tandasnya. (adems)

Related Articles

Close
Close