728 x 90


<--!iklan -->

Disiapkan, MoU Tentang Rp/km Transjabodetabek

  • Rubrik: Ekonomi
  • 11 Desember 2015 | 04:49 WIB
  • 00430
img

Memorandum of understanding alias nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan berisi mengenai pemberian subsidi rupiah per kilometer kepada Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD), operator bus aglomerasi Transjabodetabek, sedang disiapkan untuk segera ditandatangani.

Pande Putu Yasa, Direktur Utama Perum PPD mengatakan bahwa kesepakatan rencana pembayaran rupiah per kilometer dari Pemprov DKI Jakarta pada Transjabodetabek semakin jelas dan mengerucut, pasca pertemuan sejumlah stakeholder belum lama ini membahas hal tersebut.

“Dua hari lalu kami memang mengikuti rapat mengenai hal ini dengan berbagai pihak dan sudah ada kejelasan mengenai rencana pembayaran rupiah per kilometer untuk Transjabodetabek,” tuturnya .

Pihaknya selaku operator bus aglomerasi yang melayani Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi itu sangat antusias menyambut hal itu. Pasalnya, selama ini pihaknya memang mengharapkan adanya dukungan subsidi dari pemerintah daerah yang wilayahnya dilalui Transjabodetabek, sehingga tarif penumpang bisa lebih murah.

“Saat ini sedang tahapan penjajakan pembuatan MoU-nya. Kita siapkan perangkat hukumnya seperti apa, lalu ketentuan seberapa besar tarif rupiah perkilometernya, kemudian baru di buatkan (pks) perjanjian kerja samanya,” tuturnya.

Secara umum, pihaknya mengatakan bahwa besaran tarif rupiah perkilometer yang akan diajukan tidak akan jauh berbeda dengan sejumlah operator yang selama ini bekerjasama dengan PT Transjakarta, selaku badan umum milik daerah (bumd) DKI Jakarta sebagai eksekutornya mewakili Pemprov DKI Jakarta.

“Nanti akan ada nilai riilnya seberapa besar, ada gaji sopir yang jangan sampai dibawah standar. Tetapi itu semua kan juga melihat di LKPP. Ada acuannya di sana, lihat kondisi bus-nya juga, dll,” terangnya.

Menurut Pande, pemberian subsidi melalui mekanisme pembayaran rupiah perkilometer akan sangat membantu menekan biaya operasional Transjabodetabek selama ini. Pasalnya, sejak dilaunching, load factornya masih belum memuaskan.

Load factor alias tingkat keterisian penumpang untuk di sepanjang koridor busway yang dilintasi Transjabodetabek telah mencapai lebih dari 150%, namun begitu Transjabodetabek telah melintas di luar jalur busway (menuju kota penyangga), hanya sekitar 20% - 30%.

Hal itu sangat timpang, satu sisi keberadaan Transjabodetabek sangat membantu mengangkut penumpang Transjakarta secara maksimal, sementara sisi lain ketika sudah keluar jalur busway, menjadi sepi penumpang lantaran enggan mengeluarkan ongkos lagi untuk menuju kota pinggiran DKI.

"Ke depan, tarif yang dikenakan kepada penumpang akan lebih rendah dari saat ini. Jadi ini lebih menarik penumpang," tuturnya.

Pihaknya berharap, pada akhir Desember 2015 atau awal Januari 2016, pembayaran rupiah per kilometer tersebut sudah bisa dilaksanakan, sehingga masyarakat bisa segera menikmati tarif yang murah.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan bahwa kesepakatan Pemda DKI Jakarta yang akan membayar rupiah perkilometer kepada Transjabodetabek sudah jelas dan mendapatkan dukungan banyak pihak.

“Ini kan juga permintaan Pak Gubernur untuk membayar mereka (Transjabodetabek). Agar masyarakat dapat menikmati layanan transportasi massal ini dengan tarif yang terjangkau. Ini juga supaya PPD tidak megap-megap (merugi), kami yang bayarin rupiah perkilometer,” tuturnya.(be/Bisnis.com)