728 x 90


<--!iklan -->

Aplikasi Pelayanan Publik di Jabar Jadi Percontohan KPK

  • Rubrik: Hukum
  • 25 November 2016 | 18:33 WIB
  • 00457
img
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menandatangani nota kesepahaman yang disaksikan oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Aula Barat Gedung Sate, Jumat (25/11). Tiga inovasi pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi percontohan (pilot project) pencegahan korupsi untuk 17 provinsi di Indonesia oleh KPK.

Bandung, -- Tiga inovasi pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi percontohan (pilot project) pencegahan korupsi untuk 17 provinsi di Indonesia oleh KPK.

Kerjasama tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman oleh 17 pemerintah provinsi dalam rangka Implementasi aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tunjangan Perbaikan Penghasilan, dan Pengelolaan Pendapatan Daerah (e-Samsat) Pemprov Jabar yang berlangsung di Aula Barat Gedung Sate, Jumat (25/11).

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher tampak bangga aplikasi elektronik berbasis daring yang diterapkan pihaknya telah diadopsi daerah lain.

"Saya bersyukur dan berbangga jika aplikasi yang telah kita laksanakan dalam beberapa tahun belakangan ini bisa diadopsi oleh provinsi lainnya," ujar Aher seusai acara.

Tiga inovasi yang diadopsi itu masing-masing aplikasi peningkatan pelayanan perizinan melalui program Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Untuk Publik (SIMPATIK), manajemen kepegawaian melalui sistem Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), dan pendapatan daerah melalui e-Samsat. Inovasi tersebut sudah diterapkan sejak empat tahun.

"Proses sejak 2012 dan dilaksanakan pada 2014, dan sampai sekarang terus kita kembangkan. Secara resmi dapat diaplikasikan pada 2014," kata Aher.

Inovasi pertama atau SIMPATIK, menurut Aher, merupakan komitmen pemerintah dalam rangka menghadirkan proses perizinan yang akuntabel, sederhana, mempunyai kepastian waktu dan kejelasan prosedur. Aplikasi tersebut, sambung dia, tidak berbayar dan dapat dibagi kepada seluruh instansi PTSP yang dikembangkan sesuai kebutuhan.

"Keunggulan aplikasi SIMPATIK ini adalah pendaftaran permohonan perijinan secara online , e-tracking terhadap status perizinian, fasilitas pengaduan online, integrasi portal dan back office serta open source program," tutur Aher.

Inovasi kedua atau TPP, lanjut Aher, dilaksanakan sebagai salah satu upaya pengelolaan kepegawaian yang Bermutu, Akuntabel, Inovatif dan Kreatif (BAIK). Dia menerangkan, inovasi ini sudah ada sejak 2009. Pihak Pemprov Jabar telah mengembangkan transformasi honorarium, sebagai sistem Tambahan Penghasilan PNS (TPP) melalui sistem pengukuran kinerja daring. Aher mengklaim dari evaluasi penerapan inovasi ini mampu membuat manajemen kepegawaian lebih baik.

"Alhamdulillah telah menunjukkan tren manajemen kepegawaian yang baik, di antaranya orientasi aparatur dalam bekerja adalah kinerja sesuai dengan tugas jabatan, bekerja secara terencana, disiplin dan fokus. Ini juga memberikan motivasi bekerja lebih baik, atasan dapat menilai secara lebih objektif, dan aparatur lebih melek teknologi," tutur Aher.

Inovasi ketiga ialah e-Samsat. Program e-Samsat diluncurkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat wajib pajak sewaktu membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan.

"Wajib pajak bisa lebih tertib administrasi pajak kendaraan bermotor, bahkan menghilangkan praktik percaloan dan pungli. Ini juga bisa melakukan pencapaian peningkatan pendapatan daerah dalam sektor penerimaan PKB," ujarnya. (ekos)