728 x 90


<--!iklan -->

PN Tipikor Bandung Siap Sidangkan Kadisdik Jabar

  • Rubrik: Hukum
  • 29 Desember 2016 | 07:47 WIB
  • 00376
img

Bandung, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah melimpahkan berkas perkara kasus dugaan korupsi Dinas Pendidikan Jawa Barat ke Kejaksaan Negeri Bandung. Kabar terakhir, pihak Kejari telah melimpahkan perkara dengan terdakwa Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Asep Hilman itu, ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung. Rencananya, sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan mulai digelar pada Senin (9/1/2017) mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Kajati Jabar Setia Untung Arimuladi kepada wartawan usai menyampaikan kinerja Kejati Jabar sepanjang 2016, Selasa (27/12/2016). Menurut dia, Asep Hilman sendiri diduga sudah merugikan uang negara senilai Rp 3,9 miliar untuk kasus dugaan korupsi pengadaan buku aksara Sunda.

“Untuk berkas, barang bukti dan tersangkanya kini sudah menjadi tahanan hakim.  Kita sudah limpahkan ke pengadilan 21 Desember 2016," tuturnya.

Ia menyebutkan jika pihaknya hari ini telah menerima surat penetapan dari pengadilan mengenai jadwal persidangan. Persidangan perdana rencananya sesuai jadwal bakal dilaksanakan pada Senin (9/1/2017).

Sementara untuk tersangka SR, lanjutnya, hingga kini masih dalam tahap penyidikan pasca ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu.

Asep Hilman ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) No 478/02/fd.1/09/2015.

Tersangka diduga telah me-mark up harga pengadaan buku aksara Sunda dari alokasi anggaran sebesar Rp 4,6 miliar. Selain dituding telah menggelembungkan harga, tersangka Asep Hilman pada proyek pengadaan barang ini juga diduga menggunakan nama perusahaan fiktif yang akhirnya memenangi tender. Dari hasil penyidikan juga terungkap ada beberapa daerah (kabupaten/kota) yang tidak menerima buku aksara Sunda.

Pada kasus ini, jaksa menjerat Asep Hilman dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31/1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 20/2001 tentang tindak pidana korupsi. Ancaman hukuman kedua pasal itu mencapai 20 tahun penjara. (**)