728 x 90


<--!iklan -->

Pejabat Kabupaten Bandung Ikuti Tes Urin

  • Rubrik: Hukum
  • 19 April 2017 | 08:04 WIB
  • 00275
img
Cap: Suasana tes urine nago puluhan pejabat dan ratusan PNS lainnnya di lingkungan Pemkab Bandung, Selasa (18/4), di Soreang.

BANDUNG -- Ratusan PNS Pemkab Bandung memgikuti tes urine yang digelar di kompleks pusat pemerintahan daerah setempat, di Soreang, Selasa (18/4) pagi. Mereka terdiri atas 42 orang pejabat dan 405 orang anggota Satpol PP.


Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Daya Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Barat, Wuryanto Sugiri, menyebutkan Pemkab Bandung merupakan lembaga pemerintahan pertama yang berani melakukan tes urine untuk pejabatnya di wilayah Provinsi Jawa Barat. “ tes ini Sebagai upaya pencegahan dan peredaran penggunaan minuman keras juga narkotika di tatanan pemerintahan. Hal ini perlu diapresiasi bersama.”


 

Ia menjelaskan, sebelumnya sudah ada surat edaran dari Kementrian Dalam Negeri (Mendagri)  mengenai izin BNN untuk melakukan tes urine pada pejabat secara mendadak. Menurut dia, melalui integrasi yang dilakukan bersama Satpol PP Pemkab Bandung, pencegahan dan peredaran miras dan narkotika bisa terdukung.

 

Bersamaan dengan itu selain 42 orang kalangan pejabat, sekitar 405 orang anggota Satpol PP juga  mengikuti ters tersebut. “Tentu saja dengan harapan agar para pejabat dan aparat bisa menjadi contoh yang baik. Spalagi sebagai petugas dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dan bahkan bisa menjadi contoh untuk Kabupaten/ Kota lainnya di jawa Barat.”
 

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bandung, H Dadang M Naser, mengungkapkan tes urine merupakan upaya bersama dalam mengantisipasi penggunaan miras dan narkotika di tatanan pemerintahan. Dia berharap, tidak ada aparat dan pejabat yang terjaring dan terbukti menggunakan miras dan narkotika.


 

“Dari hasil tes urine ini nantinya akan ketahuan mana yang bersih, pengguna atau bahkan pengedar. Jika ada aparat yang terbukti, tentu saja akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang ada, baik berupa pembinaan maupun penindakan” kayanya.


Ke depan, lanjut dia, akan dibentuk juga Badan Narkotika Kabupaten (BNK) di Kabupaten Bandung, yang melibatkan Satpol PP, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dan Kepolisian. Dengan harapan pencegahan penggunaan miras dan narkotika lebih terintegrasi.

 

“Beberapa tahun lalu,  ada salah satu pegawai yang terlibat narkotika, namun itu sudah dilakukan penindakan. Mengantisipasi kejadian itu terulang, tatanan Pemkab Bandung bersama BNN dan Kepolisian akan membentuk BNK ,” ujarnya.


 

Sementara, Kepala Satpol PP Kabupaten Bandung, Usman Sayogi menegaskan upaya pencegahan ini akan terus dilakukan. Bahkan ke depan, saat BNK sudah terbentuk tes akan dilakukan juga pada perangkat daerah lainnya.(ak)