728 x 90


<--!iklan -->

Sah, Kerjasama Kebandarudaraan BIJB Kertajati

  • Rubrik: Peristiwa
  • 23 Januari 2018 | 08:58 WIB
  • 00127
img
Gubernur Jawa Barat, Dirut PT BIJB, dan Dirut PT Angkasa Pura II (Persero) menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Jasa Kebandarudaraan BIJB di Gedung Pakuan, Jl. Otto Iskandardinata No. 1, Kota Bandung, Senin (22/1/2018). Penandatanganan disaksikan oleh Menteri PPN/ Kepala Bappernas Bambang Brodjonegoro dan Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), dan PT Angkasa Pura II (Persero) sepakat melaksanakan operasional jasa kebandarudaraan BIJB untuk 17 tahun ke depan. Kesepakatan ini tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangi oleh Gubernur Jawa Barat, Direktur Utama (Dirut) PT BIJB, dan Dirut PT Angkasa Pura II (Persero) di Gedung Pakuan, Jl. Otto Iskandardinata No. 1, Kota Bandung, Senin (22/1/18).

 

Sesuai dengan kesepakatan Kerja Sama Operasional (KSO) ini, PT BIJB akan melakukan kegiatan dari aspek pengusahaan (komersial) dan PT Angkasa Pura II (Persero) akan menyelenggarakan operasional dan pemeliharaan BIJB. Selanjutnya, atas dasar KSO ini akan diterbitkan pula izin Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) atas nama PT Angkasa Pura II (Persero) untuk pengoperasian BIJB.

 

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menilai kerjasama ini sebagai tonggak sejarah bagi pemerintah daerah khususnya Jawa Barat.

 

"Ini adalah sebuah sejarah yang kita syukuri karena ini (BIJB) adalah bandara pertama yang dioperasikan secara bersama-sama antara BUMN dan BUMD, serta pembangunannya pun pembangunan bersama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dan para pihak terkait," kata Aher usai penandatanganan perjanjian.

 

Selain itu, berdasarkan perjanjian ini, PT Angkasa Pura II (Persero) akan melakukan perpanjangan runway BIJB hingga mencapai 3.000 (tiga ribu) meter. PT Angkasa Pura II (Persero) pun akan menjadi Pemegang Saham PT BIJB, yang akan dituangkan dalam Perjanjian tersendiri, yaitu Shareholder Agreement (SHA).

 

"Kita berharap dengan selesainya KSO ini akan ada sebuah kejelasan bahwa bandara ini pasti jadi, kalau sudah KSO ini pasti jadi, dan kita mudah-mudahan pengerjaan sisanya kurang lebih 15 persen lagi bisa dikebut dua bulan atau tiga bulan ke depan. Harapan Presiden untuk diresmikan 2018 bisa jadi kenyataan. Insya Allah harapan Presiden tidak hanya jadi kenyataan diresmikan sebagai bandara baru tetapi bisa digunakan untuk embarkasi haji untuk keberangkatan 2018," paparnya.

 

Rencananya soft launching BIJB akan dilakukan pada awal Mei 2018, dan pada bulan Juni akan dilakukan grand launching. Grand launching akan fokus pada kesiapan hal-hal teknis bandara, seperti penyediaan fasilitas, sistem operasional (yang sudah berjalan di AP II), human resources, juga hal yang berkaitan dengan teknologi, infrastruktur pendukung, dan lain sebagainya.

 

Apresiasi disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Bambang Brojonegoro yang hadir dalam acara penandatanganan PKS ini. Menurut Bambang, langkah Pemprov Jawa Barat menginisiasi pembangunan bandara bisa menjadi contoh bagi daerahnya lainnya di Indonesia.

 

"Pemprov Jawa Barat menginisiasi pembangunan bandara ini, tidak hanya karena keinginan Pemerintah Pusat semata tapi lebih pada inisiatif Pemerintah Daerah. Ini tentunya bisa jadi sejarah baru bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia," tukas Bambang dalam sambutannya.

 

Biasanya keinginan untuk membangun atau mengembangkan sebuah bandara terpaku pada pembiayaan yang berasal dari APBN. Namun, hal yang sama tidak terjadi pada BIJB.

 

"Awalnya BIJB ini tidak hanya penggagasnya dari Pemerintah Daerah, tapi juga pendanaannya dan operasinya. Meskipun di tengah jalan seperti pembangunan sisi udara ada dana dari APBN tapi saya tetap harus memberikan apresiasi. Dan saya berharap model ini bisa menular ke daerah lain," harap Bambang.

 

Untuk itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro berharap pada BIJB bisa menjadi komplemen Bandara Soekarno-Hatta. "Jadi, dari kami (Kementerian PPN/Bappenas) dari sisi perencanaan yang melihat ke depan. Maksimalkanlah Kertajati ini sebagai komplemennya Soekarno-Hatta. Ini (BIJB) bukan pesaing tapi sebagai komplemen," ujar Bambang.

 

Selain itu menurut Bambang, KSO 17 tahun ini harus bisa menjadi pembelajaran yang baik bagi BIJB. BIJB harus mempunyai komitmen untuk menjadi Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) tersendiri. Manfaat yang lebih luas, BIJB harus mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat.

 

"Ide pertama mungkin di Indonesia sebagai aerocity. Jadi, tidak hanya bandara atau airport tapi juga kota yang basisnya bandara. Dan saya harapkan Direksi BIJB bisa benar-benar memanfaatkan properti yang ada di sekitar Bandara Jawa Barat, sehingga akhirnya bisa memberikan keuntungan dan bisa menjadi sumber pertumbuhan baru di Jawa Barat," pungkas Bambang. (*)