728 x 90


<--!iklan -->

Kembalikan Istilah Pribumi, Cabut Inpres No 26 tahun 1998

  • Rubrik: Politik
  • 27 Maret 2018 | 16:44 WIB
  • 00054
img
Tenaga Kerja Asing. Foto: Ist

Bandung - Masyarakat Unggul (Maung) Institute Bandung menilai, masyarakat dan bangsa Indonesia semakin tak berdaya menghadapi serbuan asing dan 'aseng' yang peluangnya dibuka oleh oknum penguasa yang hanya memikirkan kepentingan dan keuntungan diri dan kelompoknya semata.

 

Ketua Masyarakat Unggul (Maung) Insitute Bandung, M. Rizal Fadillah mengatakan, keleluasaan bergerak yang merambah di sektor ekonomi, budaya, dan politik ditunjang oleh peredaman perlawanan rakyat dengan stigma anti investasi, intoleran, rasis, diskriminatif atau sebutan lain, yang semakin melemahkan sikap kritis.

 

“Kini sebutan 'pribumi' pun haram dan dilarang oleh perundang-undangan. Ada UU No 40 tahun 2008 dan Inpres 26  tahun 1998. Masyarakat  dan bangsa ini seolah tak berhak berdiri di kaki sendiri, kehilangan identitas dan miskin spirit kebersamaan untuk berjuang melawan kolonialisme baru asing dan 'aseng' tersebut. Dibuat takut menyentuh sisi peka ras dan etnis, sementara ditengah ketakutan tersebut ras dan etnis asing dan 'aseng' merajalela menguasai aset bangsa,”  ungkat Rizal melalui pernyataan tertulisa yang diterima redaksi swarapublik Selasa (27/03/2018).

 

Masyarakat, kata dia, harus kembali bangkit dan mampu menjadi entitas yang unggul. Lepas dari penjajahan dan penindasan ras dan etnis. Penguasa harus disadarkan bahwa sebagian besar mereka adalah bagian dari ras dan etnis pribumi. Tanamkan keyakinan bahwa kolaborator adalah penghianat bangsa.

 

Rizal menerangkan, atas dasar itu, Maung Institute Bandung menyatakan sikap sebagai tanggung jawab publiknya yakni,  mendesak untuk dilakukan amandemen UU 40 tahun  2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis karena aturan ini telah digunakan sebagai alat politik untuk merambahnya kepentingan asing dan 'aseng' dalam penguasaan aset bangsa   tanpa membuka peluang perlawanan bagi penguatan kemandirian masyarakat dan rakyat.

 

Kedua, tambah dia, pihaknya  mendesak pencabutan Inpres No 26 tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi, karena justru inpres ini tidak berpihak pada upaya pemberdayaan, peningkatan martabat, dan semangat kebersamaan rakyat Indonesia untuk meningkatkan jiwa nasionalisme nya.

 

Dan terakhir, lanjut Rizal,  pihaknya juga mendorong agar semakin tumbuh kesadaran publik untuk menciptakan spirit kepribumian dalam rangka memperkokoh akar budaya rakyat yang berjiwa kreatif, mandiri, dan maju dengan berdasarkan basis agama dan kultur yang dinamis.

 

Sementara itu, Sekretaris Masyarakat Unggul (Maung) Insitute Bandung, Harry Maksum mengatakan, sebagai tuan rumah di negerinya sendiri, masyarakat pribumi mesti bangkit melawan penjajah dalam berbagai model dan bentuknya. Konstitusi negara menjamin kebangkitan dan semangat ini. “Jika bukan pribumi siapa lagi yang merasa memiliki negeri Indonesia ini,” pungkas Harry, seraya menambahkan.***