728 x 90


<--!iklan -->

OJK Cabut Izin Usaha BPR Bina Dian Citra

  • Rubrik: Ekonomi
  • 04 April 2018 | 17:04 WIB
  • 00060
img
Kepala OJK Regional Jawa Barat Sarwono

Bandung,-- Setelah ditetapkan statusnya dalam pengawasan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 4 Januari 2018 lalu, akhirnya OJK mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bina Dian Citra dengan alamat di Komplek Pertokoan Pasar Pagi Bintara Blok D/17-19 Bekasi.

“Pencabutan izin usaha BPR Rakyat Bina Dian Citra ini, dikeluarkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP-53/D.03/2018 tanggal 4 April 2018 tentang Pencabutan Izin Usaha BPR Bina Dian Citra, terhitung sejak tanggal 4 April 2018” Ujar Kepala OJK Regional Jawa Barat Sarwono kepada wartawan, Rabu (4/4)

Sebelumnya, ungkap sarwono, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 56/SEOJK.03/2017 masing-masing tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, PT BPR Bina Dian Citra sejak tanggal 04 Januari 2018 telah ditetapkan menjadi status Dalam Pengawasan Khusus karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari 0%.

Status tersebut, jelas sarwono, ditetapkan dengan tujuan agar Pengurus/Pemegang Saham melakukan upaya penyehatan. Penetapan status Dalam Pengawasan Khusus tersebut disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat.

“Sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan oleh Pengurus/Pemegang Saham untuk keluar dari status Dalam Pengawasan Khusus yang harus memiliki rasio KPMM paling kurang sebesar 8% tidak terealisasi” terangnya.

Sarwono mengatakan, dengan mempertimbangkan pernyataan ketidaksanggupan dari Pengurus dan Pemegang Saham dalam menyehatkan BPR dan kondisi keuangan BPR yang semakin memburuk, serta menunjuk Pasal 38 POJK di atas, maka OJK mencabut izin usaha BPR tersebut setelah memperoleh pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dengan pencabutan izin usaha PT BPR Bina Dian Citra, Imbuhnya, selanjutnya LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

“OJK menghimbau nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat Bina Dian Citra agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku” Pungkasnya.