728 x 90


<--!iklan -->

Pasar Modal, Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Daerah

  • Rubrik: Ekonomi
  • 26 April 2018 | 14:41 WIB
  • 00034
img

Bandung,-- Seiring dengan perkembangan positip dari pasar modal dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat dan korporasasi dalam beberapa tahun ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peran pasar modal sebagai salah satu sumber permbiayaan pembangunan daerah.

Lasdini Purwanti selaku Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 dan Manajemen Strategis Kantor Regional 2 Jawa Barat, mengatakan OJK telah mengeluarkan berbagai inisiatif untuk memperkuat peran pasar modal dalam pembiayaan pembangunan melalui penguatan sisi demand maupun sisi supply. Penguatan sisi demand ditujukan untuk memperluas basis investor domestik baik ritel maupun institusi melalui peningkatan literasi keuangan dan penguatan peran investor institusi dalam memainkan peran di bidang investasi.

“Dari sisi supply, kami telah menyiapkan pengaturan beberapa ketersediaan ragam produk yang dapat menjadi pilihan investor, seperti Reksa Dana Penyertaaan Terbatas (RDPT), Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond), Obligasi Daerah Dan/Atau Sukuk Daerah, Efek Beragun Aset berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK-EBA), Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), Dana Investasi Real Estate (DIRE), Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP) untuk mendukung pembiayaan sekunder perumahan, dan Dana Investasi Infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi Kolektif” Ungkap Lasdini dalam keterangan resminya. Kamis (26/4/2018)

Sektor jasa keuangan, ungkapnya, memiliki peran penting dalam menyediakan likuiditas dalam menunjang pembiayaan pembangunan baik melalui dana non-APBN maupun non-APBD. Selama ini, tegas dia, pemenuhan dana proyek infrastruktur yang dapat mencapai triliunan rupiah, umumnya berasal dari APBN, APBD, pinjaman luar negeri atau melalui pinjaman kredit di sektor perbankan.

“Namun APBN dan APBD memiliki keterbatasan sementara pembiayaan melalui sektor perbankan memiliki basis sumber dana bersifat jangka pendek sehingga berpotensi terekspos pada risiko mismatch dengan sifat pembangunan infrastruktur yang bersifat jangka panjang” terangnya.

Lasdini menjelaskan, Dengan kondisi – kondisi itulah yang mendasari OJK untuk terus meningkatkan peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang yang dapat dimanfaatkan tidak saja oleh pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah.

Sampai saat ini, imbuhnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memanfaatkan produk pasar modal dengan penerbitan RDPT untuk pembangunan Bandara Kertajati dengan nilai sebesar Rp421 Miliar dengan investor institusi domestik seperti Taspen, BPJSTK, AIA, Danareksa Capital dan DIM. Penerbitan RDPT bersifat Ekuitas tersebut memanfaatkan BUMD PT BIJB sebagai Perusahaan Sasaran.

“Dengan potensi yang ada di Jawa Barat serta dukungan dari pemerintah di daerah, diharapkan akan lebih banyak lagi pembiayaan pembangunan di Jawa Barat yang menggunakan pasar modal serta memanfaatkan BUMD sebagai Perusahaan Sasaran dalam melaksanakan proyek, sehingga potensi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dapat dimanfaatkan secara optimal,” pungkasnya. (dens)