728 x 90


<--!iklan -->

Maung Institut Desak Presiden Jokowi Cabut Perpres 42 Tahun 2018

  • Rubrik: Politik
  • 29 Mei 2018 | 14:27 WIB
  • 00086
img

Bandung, -- Ketua Maung Institute, M Rizal Fadilah ikut memberikan tanggapan soal polemik gaji anggota dan ketua dewan pengaran di Badan Pembinaa Ideologi Pancasila (BPIP) dengan besaran hingga ratusan juta rupiah.

“Presiden tidak berhak semaunya menetapkan honor atau penggajian” tegas rizal dalam keterangan resminya kepada wartawan. Selasa (29/5/2018)

Peraturan Presiden (perpres) itu, imbuhnya, dapat diuji ke MA dan jika dibatalkan maka hal itu adalah pebuatan melawan hukum. sebagai perbuatan melawan hukum yang menguntungkan orang/badan lain dengan merugikan negara, maka itulah korupsi.

“Potensi korupsi dari penggelontran dana honor/gaji bulanan ini sangat besar” Tegasnya.

Sementara itu, senada dengan Rizal. Sekretaris Maung Institut, Hari Maksum mengatakan, masalah BPIP merupakan masalah politik, karenanya perpres penggajian bagi para tokoh ini juga dikesankan sebagai “biaya politik”president.

“Ini bisa tidak sehat, efeknya dapat menjadi pembungkaman, penyanderaan atau bisa pula sebagai hadiah politik” tuturnya.

Hari menambahkan, oleh karena itu, Masyarakat Unggul (Maung) Institut Bandung mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut perpres tersebut, atau jika tidak maka KPK harus mulai melakukan penyelidikan latar belakang penggajian untuk para tokoh tersebut.

“Jika hal ini tidak dilakukan, maka uang negara akan tergerus oleh kebijakan yang sewenang wenang (abus de droit)” Pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres No.  42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai BPIP pada Rabu (23/5). Dimana Perpres itu mengatur hak keuangan beserta fasilitas para pimpinan, pejabat, dan pegawai BPIP. Dalam perpres tersebut diatur Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan sebesar Rp 112.548.000/bulan dan terkecil dengan status Staf Khusus sebesar Rp 36.500.000.