728 x 90


<--!iklan -->

Tak Fair, Penetapan Pj Gubernur Jabar

  • Rubrik: Politik
  • 18 Juni 2018 | 09:20 WIB
  • 00196
img

BANDUNG – Pelantikan Komjen Pol  Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat cukup mengagetkan sejumlah kalangan. Maung Institute menilai, kejutan yang tak sehat dilakukan Pemerintah Pusat dengan menetapkan dan cepat melantik Komjen Pol  Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat karena baru saja ditetapkan Plh Gubernur yakni Sekda Iwa Karniwa. Dijelaskanya, kontroversi politik yang tak sehat ditunjukkan ditengah proses Pilgub yang tinggal beberapa hari lagi.

 

Ketua Masyarakat Unggul (Maung) Institute, M Rizal Fadillah menilai Pemerintah Pusat hendak menciptakan iklim politik gaduh dan mengeruhkan situasi dalam kasus ini.  Menurut dia, ada tiga hal sikap Maung Institute sebagai eksponen masyarakat Jawa Barat atas penetapan ini.

 

“Pertama, menolak penetapan Komjen Pol Iriawan sebagai Pj Gubernur karena ada pejabat Kepolisian yang sedang menjadi kontestan Pilgub Jawa Barat. Ini kebijajan yang tak etis dan tak fair,” katanyta.

 

Lalu kedua, tambah dia, menetapkan Pj Gubernur ditengah dekatnya pelaksanaan Pilgub dengan begitu saja menyingkirkan Plh yang baru saja ditetapkan adalah kebijakan otoroter, sewenang wenang, mengabaikan dan merendahkan nilai nilai budaya masyarakat Jawa Barat yang menjunjung nilai luhur kesundaan yang menghargai kesantunan.

 

Sekretaris Maung Institute, Harry Maksum menambahkan, selain dua poin tadi, pihaknya juga menyatakan ada asumsi buruk penetapan pejabat aparat  keamanan untuk Pj Gubernur Jawa Barat adalah menganggap  Jawa Barat menjadi daerah tak aman, suatu asumsi yang membahayakan secara psikopolitis. Pemerntah Pusat terkesan panik dan kelak bertanggung jawab atas keburukan situasi yang diciptakannya.

 

“Sekali lagi kami tegaskan, kami sangat kecewa dan menyayangkan kebijakan otoriter pemerintahan Jokowi, yang telah merendahkan marwah masyarakat Jawa Barat,” katanya.***