HUKUM

Diduga Pungli, Kasie Rescue Damkar Kab Bandung Didemo Anggotanya

Soreang,- Puluhan petugas pemadam kebakaran (damkar) Kabupaten Bandung mengelar aksi demo di halaman kantor  Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) setempat, Senin pagi, (03/09/2018) di Soreang Kab. Bandung.

Mereka menuntut, agar kepala seksi (kasi) rescue berinisial S  dipindah tugaskan  ke OPD lain, karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pungutan liar (pungli) kepada korban kebakaran. ” S  itu oknum yang merusak nama baik Damkar Kabupaten Bandung. Saat melakukan penyelamatan, yang bersangkutan selalu minta bayaran pada korban kebakaran,” jelas sumber Damkar, yang enggan disebutkan namanya karen takut “dicirian”.

Dia menjelaskan, situasi kerja di Damkar Kabupaten Bandung menjadi kurang kondusif akibat ulah S yang juga arogan. Tindakan oknum Damkar tersebut, mulai diketahui saat melakukan evakuasi sarang tawon di Dago Pakar,beberapa waktu lalu. Dengan mengatasnakan  Damkar, saat itu S meminta bayaran  Rp 500 ribu dari keluarga yang terancam sarang tawon. Itu bukan satu kali saja, sebab melakukan evakuasi sarang tawon juga dilakukan di Desa lagadar, Margaasih dan Bajaran. Rumah yang terancan sarang tawon tidak hanya satu, tapi bisa lebih dari 10 di setiap lokasi.

“Itu hanya unutk evakuasi sarang tawon saja, belum dari korban kebakaran dengan dalih ganti BBM S minta bayaran juga. Cuma besarannya saya kurang tahu. Yang jeulas tindakan  Kasi rescue itu  telah merugikan Damkar jadi kami menuntut agar BKPP segera memindahkannya ke dinas/ intansi lain,” tegasnya.

Sementara Kadis Damkar Ir.H. Kawaludin menjelaskan, pihaknya telah berupaya menyelesaikan persoalan itu secara intern, tetapi tidak berhasil  bahkan tuntutan agar  kasi rescue itu secepatnya dimutasi dari Damkar kian menguat.

Mengenai dugaan pungli yang dilakukan S, menutur Kawal harus ada penelitian lebih lanjut.  “Yang jelas persoalan ini dipicu  kondusifitas di Damkar, mereka merasa terganggu oleh sikap Pak Susanto yang katanya arogan,” jelasnya.

Sementara Kepala BKPP H. Erick Juriara mengaku, pihaknya telah menerima aspirasi dari puluhan petugas damkar, tentang  oknum PNS nya yang membuat situasi kerja di Damkar jad tidak kondusif. Mereka menuntut, agar oknum tersebut dimutasi ke OPD lain.”Aspirasi para petugas Damkar tu kami terima, tetapi harus diteliti terlebih dahulu tingkat kesalahan oknum PNS itu sejauh mana. Kalau sudah melanggar soal disiplin dan kode teik PNS bukan Cuma dimutasi, mungkin akan kena sanksi,” jelasnya. (SPOL/nunk)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close