BANDUNG RAYAJAWA BARAT

Aturan Pengadaan Barjas Berubah, Pengelola Keuangan Harus Andal

SPOL,Soreang.-Adanya perubahan signfikan terhadap aturan pengadaan barang dan jasa (barjas) menuntut, Para pengelola anggaran, khususnya perangkat desa memiliki SDM handal.
“Persoalan barjas itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018, dengan besaran anggaran dana desa  (dd) yang dinamis, sehingga menuntut  SDM perangkat desa” yang handal,” jelas Sekretaris Daerah (Sekda)  Kabupaten Bandung Ir.H.Sofian Nataprawira,MP saat dikonfirmasi usai Sosialisasi Rancangan Peraturan LKPP tentang Pengadaan barjas di desa dalam rangka uji publik, di Gedung Moch.Toha Soreang, Kamis (27/9).
Dia meminta, agar perangkat desa menguasai soal prosedur dan aturan pengadaan barjas. Jadi kalau sudah dipahami regulasinya, pembiayaan pengadaan barjas pemerintah dari APBD, bisa dilaksanakan dengan benar dan terhindar dari tindak korupsi atau penyelewengan anggaran.
Regulasi pengadaan barjas di desa harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, khususnya di Kabupaten Bandung. Serta diatur lebih lanjut oleh kepala daerah dengan tetap berpedoman pada Peraturan Kepala (Perka) Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP).
Melalui uji publik yang dilaksanakan LKPP, saya harap semua bisa aktif menyampaikan masukannya, supaya tidak berbenturan dengan kondisi sosial budaya masyarakat dan tuntutan reformasi birokrasi, namun tetap menjaga prinsip dan etika pengadaan barjas. Sehingga dapat terbentuk aturan yang dapat memberikan kepastian hukum yang jelas bagi pelaksana pengadaan barjas, ” ujarnya.
Dalam pelaksanaan tata nilai pengadaan barjas, narasumber dari LKPP RI Ketsia Aprilianny Laya menyebutkan, ada etika, prinsip dan keterlibatan para pihak yang menjadi prosedur  dalam pelaksanaan barjas desa, disertai dengan pengawasan dari Bupati dan Camat.
“Etika pengadaan barjas yakni bertanggungjawab, patuh aturan dan mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa. Sedangkan prinsipnya, pengadaan barjas harus efisien, efektif sesuai kebutuhan dan sasaran. Trasparan dengan menyediakan informasi yang jelas, gotong royong dan akuntabel,” paparnya.
Sedangkan para pihak yang terlibat diantaranya Kepala Desa, yang bertugas menyusun rencana kepatuhan pengadaan barjas, mengumumkan dan menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) serta melakukan pengawasan bersama masyarakat.
TPK sendiri terdiri dari unsur pemerintah desa dan LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa), yang bertugas melaksanakan pengadaan barjas baik melalui swakelola atau penyedia, yang ditetapkan oleh Kades.  Namun saat ini belum diatur secara khusus regulasinya.
Sementara  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Drs. H. Tata Irawan Subandi.,M.Si mengatakan, pelaksanaan pengadaan barjas di desa selama ini menggunakan Peraturan Bupati Bandung nomor 5 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barjas di Desa.
“Sejauh ini perangkat desa menggunakan Perbup 5 tahun 2014, namun pada pelaksanaan uji publik ini akan diperjelas mengenai prosedur, alur perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pengadaan barjas di desa,” ucapnya.
Tata menjelaskan, sebelumnya sudah ada  Peraturan Kepala (Perka) Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) nomor 22 tahun 2015, tentang perubahan atas Perka LKPP nomor 13 tahun 2013, tentang pedoman tata cara pengadaan barjas di desa.
“Untuk itu saya harap dari seluruh 270 Sekretaris Desa dan 31 orang pendamping desa, bisa mensosialisasikan kembali secara lebih massif di lingkungan atau perangkat desanya masing-masing,” pungkasnya. (nunk)

Related Articles

Close
Close