EKONOMI

Butuh Regulasi Khusus Untuk Selamatkan Industri Garmen Jabar

SPOL, Bandung,– Pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja meminta agar Gubernur seluruh Indonesia untuk menetapkan upah minimum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Surat tertanggal 19 Oktober 2018 itu, ditolak oleh sejumlah serikat pekerja seperti dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Federasi Serikat Pekerja LEM SPSI.

Terkait dengan hal tersebut, saat diminta tanggapannya, Ketua Badan Pengurus Provinsi (BPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar, Dedy Widjaya berpandangan bahwa tuntutan kenaikan upah sebesar 25 persen seperti yang diusahan oleh pada pekerja sangat memberatkan, utamanya bagi pengusahan yang bergerak dalam industri garment, karena kondisinya sekaang sangat berat.

“sudah dua tahun ini, penetapan nilai upahnya dilakukan secara khusus dengan nilai dibawah upah minimum kabupaten kota” Ujar Dedy kepada wartawan, Senin (22/10/2018)

Kalupun terjadi kenaikan, sambungnya, bukan pada besaran nominal UMK yang berlaku saat ini. Dedi memberikan contoh, jika UMK sebesar Rp. 2.000.000, maka upah pekerja garmen sebesar Rp. 1.750.000. “kenaikannya dari Rp.1.750.000 bukan dari Rp. 2.000.000” Tegas Dedy.

Jadi, sambungnya, apabila kenaikan dihitung berdasarkan nomilal UMK, sudah dapat dipastikan industri garmen di Jabar menjadi semakin terancam. Artinya, tegas Dedy, hanya 2 pilihan, tutup atau relokasi. “di purwarkarta sudah ada 2 Industri Garmen dengan pekerja 4 ribu orang yang tutup karena tidak sanggup menanggung beban” Terangnya.

Dedy menambahkan, pemprov jabar harus menerbitkan regulasi pengupahan khusus agar industri garmen yang ada bisa diselamatkan. “jika tidak, bisa jadi industri garmen di jabar stop produksi atau relokasi” Pungkasnya. (denny)

Related Articles

Close
Close