POLITIK

Terkait Dugaan Kasus Pemalsuan Data Anggota DPRD Jabar, DPD Partai Golkar Didesak Buka Suara

SPOL.Bandung,- Kasus dugaan pemalsuan data tahun kelahiran oleh anggota DPRD Jawa Barat masih terus bergulir. Berbagai tanggapan pun terus mengalir dengan adanya kasus ini.

Terkait dengan hal itu, Pakar Hukum Unpad Indra Perwira mengatakan jika dilihat dari ranah etika dan hukum serta demokrasi ini adalah sebuah kesalahan yang fatal. “Bagi saya ini adalah sebuah cacat dalam sebuah demokrasi” tegas Indra saat ditemui dalam sebuah kesempatan di Bandung. Rabu (29/01/2020).

Dalam demokrasi, ungkap Indra, ada transparansi, kepercayaan, kejujuran. Lalu dengan adanya semacam upaya “menipu” untuk memuluskan suatu tujuan tentu sudah mencedarai dan menjadi sebuah kecacatan. Dalam kasus ini, banyak pihak yang di tipu, seperti dari Unpad yang mengeluarkan ijazah, disdukcapil yang mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen lainnya, Partai yang sudah mengusungnya dan tentu saja para konstituennya.

“Oleh karena itu harus segera dikoreksi, dari partai Golkar terutama, agar nama baiknya tidak tercela. Selan itu Badan Kehormatan Dewan juga harus bergerak karena tentu hal ini akan sangat menggangu nama baik dewan” tegas Dosen senior Fakultas Hukum Unpad ini.

Hal sebana juga diungkapkan oleh pengamat dari Unpad, Budi Rajab yang mendorong agar partai Golkar jangan diam saja akan dugaan kasus pemalsuan data ini.

“Partai politik dalam hal ini partai golkar harus ikut bertanggung jawab atas situasi ini” Tegas Budi.

Oleh Karenanya, dia berharap kasus ini bisa cepat diselesaikan dan jangan ada kesen untuk “di peti eskan” tapi dibuka dan diselesaikan karena menyangkut nama baik partai. Karena parpol merupakan salah satu elemen penting demokrasi dalam rekruitmen pejabat publik, dalam hal ini DPRD.

“Saya berharap, golkar bisa segera menyelesaikannya jangan diam saja” pungkasnya.

Sementara itu, saat diminta tanggapannya mengenai kasus ini, ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar, Rifky Ali Mubarok mengatakan karena yang bersangkutan telah terpilih dan di lantik menjadi anggota dewan, maka hal itu menjadi ranah kewenangan dari partai yang bersangkutan.

“KPU nanti hanya akan memastikan siapa yang menjadi urutan selanjutnya” tegasnya.

Tentunya, imbuh Rifky, urutan selanjutnya tersebut memenuhi persyarat yang telah ditetepkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pemberhentian ataupun penggantian itu ada di ranah partai dan DPRD, bukan di kami. Dalam hal ini KPU hanya akan memastikan saja urutan selanjutnya” pungkasnya. (Dens)

Related Articles

Close