BANDUNG RAYA

Dinilai Maladministrasi, Dirut PD Pasar Terpilih Akan di Laporkan Ke Ombusmen

SPOL.Bandung,- Ditetapkannya R. Heri Heryawan menjadi Direktur Utama PD Pasar Bermartabat menunai kritikan dari masyarakat. Pasalnya, penetapan dan pelantikan tersebut dinilai maladministrasi. Hal tersebut diungkapkan oleh R. Indrawan mewakili masyarakat peduli kota Bandung.

“Pada awalnya, saya bermaksud mengikuti seleksi dirut PD Pasar Bermartabat Kota Bandung. Namun karena mendengar ada isu dugaan setingan, maka saya urung meneruskan” Ujar R. Indrawan saat dihubungi melalui sambungan telepon. Selasa (4/02/2020)

Setelah itu, dirinya mengaku memutuskan untuk memperhatikan jalannya proses pemilihan Direktur Utama PD Pasar Bermartabat ini. Dan seriring dengan berjalannya waktu, apa yang di hawatirkan selama ini terjadi yakni adanya dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Direktur Utama Terpilih.

“Saat ini saya sedang mengumpulkan bukti-bukti tersebut dan akan melapor ke ombusmen dalam waktu dekat” tegasnya.

Adapun bukti maladministrasi yang tengah dikumpulkan, tegasnya, adalah batas usia dari calon direktur utama yang sudah melebihi batas maksimal. Hal ini berdasarkan permendagri nomor 37 tahun 2018, tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau komisaris, dan anggota direksi badan usaha milik daerah.

Selain itu, imbuhnya, juga mengacu kepada pengumuman dari setda pemerintah kota Bandung nomor : 539/05/Pansel-BUMD/2019 tentang seleksi calon direksi perusahaan daerah pasar bermartabat kota Bandung.

“Dalam syarat sudah jelas, berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 55 tahun pada saat mendaftar pertama kali” tegasnya.

Sementara itu dalam kesempatan berbeda, pangamat kota Bandung dari Universitas Pasundan, Nunung sanusi berpendapat apabila maladministrasi ini terbukti tentu akan jadi preseden buruk bagi pemerintah kota bandung.

“Saya kira langkah masyarakat melapor ke ombusmen terkait dengan dugaan mal administrasi pemilihan bahkan pelantikan dari dirut PD Pasar Bermartabat ini sudah tepat” tegasnya

Karena dengan melalui mekanisme pelaporan yang benar, imbuhnya, maka persoalan nanti menjadi jelas dan bisa dipertanggung jawabkan secara hukum.

“Tentu kita tidak ingin, karena adanya persoalan diawal, akan menghambat kebijakan ataupun program kerja yang akan dijalankan” pungkasnya. (Dens)

Related Articles

Close