JAWA BARAT

Gubernur Jabar Minta Keberimbangan Anggaran Dari Pemerintah Pusat

SPOL.Bogor,- Sebagai upaya agar dana desa efektif dan bermanfaat, hari ini pemerintah pusat duduk bersama dengan pemerintah provinsi jabar dalam Rapat Kerja (Raker) Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Tingkat Provinsi Jabar di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Senin (2/3/20).

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Jabar Ridwan Kamil memaparkan sejumlah program inovatif Pemda Provinsi Jabar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Mulai dari Desa Digital, One Village One Company (OVOC), sampai Patriot Desa.

“Dalam 12 (bulan), di Jabar sudah tidak ada lagi desa tertinggal. Menurut data BPS terakhir, angka kemiskinan kita turun tercepat di republik ini dari tujuh koma ke enam koma, walaupun jumlah desa kita lebih sedikit sehingga jumlah anggaran kita terbatas,” kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil.

Maka itu, Kang Emil menyampaikan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, agar faktor kepadatan penduduk menjadi pertimbangan anggaran dana desa.

“Aspirasi dari kami karena (jumlah) desa kita kecil sementara wilayah luas, sehingga anggaran itu habisnya untuk infrastruktur. Di provinsi lain anggaran desa sudah untuk pemberdayaan ekonomi, sosial dan sebagainya,” ujarnya.

Meski demikian, ujar Kang Emil, indeks kesuksesan pembangunan, IPM dan daya beli semua naik dengan pesat meskipun dengan dana yang terbatas.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian, yang hadir dalam raker tersebut, mengatakan bahwa raker dana desa di Jabar merupakan rangkaian terakhir dari raker yang telah digelar di 33 provinsi lain.

“Presiden (Joko Widodo) menyampaikan konsep membangun Indonesia dari pinggiran dan pedesaan, agar terjadi pemerataan pembangunan,” kata Tito dalam sambutannya.

Tito pun menyatakan, pada 2020, dana desa akan ditransfer langsung ke rekening desa. Hal itu dilakukan agar perangkat desa memiliki keleluasaan dalam pengelolaan dana desa.

“Skema baru transfer dana desa yang dulu parkir di pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi, sekarang langsung ditransfer ke rekening desa,” ucapnya.

“Prinsipnya, supaya bisa memotong birokrasi, sehingga dana desa bisa cepat sampai ke desa,” tambahnya.

Sedangkan, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menekankan, prioritas penggunaan dana desa harus dilakukan pada kegiatan peningkatan ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Infrastruktur boleh, tapi infrastruktur yang bersentuhan langsung untuk peningkatan ekonomi dan SDM,” ungkap Halim.

Hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden RI yang menekankan 3 (tiga) hal terkait pemanfaatan dana desa. Pertama, Presiden meminta pemanfaatan dana desa harus dimulai pada awal tahun dan diutamakan untuk program dan kegiatan dengan pola padat karya, sehingga dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin di desa.

Kedua, penggunaan dana desa diarahkan untuk menggerakkan sektor ekonomi produktif. Mulai dari pengolahan setelah panen, industri kecil di desa, budidaya perikanan, desa wisata, dan industrialisasi pedesaan yang mampu menjadi pengungkit ekonomi desa.

Terakhir, penggunaan dana desa manajemennya harus diperbaiki sekaligus diberi pendampingan lapangan, sehingga tata kelola dana desa semakin baik, semakin akuntabel, dan transparan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa juga sangat diperlukan.

“Diusahakan Maret atau April ini selesai di tahap pertama (pencairan). Yang jelas untuk Jawa Barat saja sudah sekian persen, nol koma lima persen dari total dana desa yang sudah cair di Jabar. Dan terus berjalan dan kita pantau,” pungkasnya. (Dens)

Related Articles

Close