LEGISLATIF

Komisi I DPRD Kab. Bekasi Sesalkan Pengembang Belum Serahkan Fasos Fasum

Bekasi, SPOL – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menyayangkan kepada beberapa pengembang perumahan dan kawasan industri besar belum menyerahkan kewajiban fasilitas sosial (fasos).

Padahal kita telah ketahui Kabupaten Bekasi sejak 30 tahun yang lalu menjadi tujuan investasi dengan kehadiran kawasan industri yang dilanjutkan dengan kawasan hunian dan komersial. Setiap pengembang berkewajiban menyediakan fasos dan fasum sebagai fasilitas ruang publik.

“Namun, sejak berdiri tahun 90-an ada beberapa Pengembang Perumahan dan Kawasan Industri besar belum menyerahkan kewajiban Fasos-nya,”Ujar Budiyanto, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, saat diskusi bersama H. Obing Fahrudin Ketua Kadin Kabupaten Bekasi dan H. Jamari Tarigan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Senin 2/3/2020.

Dalam diskusi tersebut pihaknya membicarakan masalah Penyediaan Fasos Fasum Kawasan Industri dan Perumahan oleh Pengembang.

“Dimana setiap desa diharapkan mendapat alokasi Fasos Fasum yang bisa dimanfaatkan masyarakat,”jelasnya

Padahal menurut Budiyanto, Penyediaan Fasos Fasum Kawasan Industri dan Perumahan itu diatur dalam Perda No. 09 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penyerahan Prasaran, Sarana & Utilitas Perumahan, Rumah Susun dan Perniagaan di Kabupaten Bekasi khususnya sesuai Pasal 15 ayat 2 poin 2 tentang Lahan Fasos sebanyak 4 persen dari total luasan.

“Prinsipnya sebagai warga Bekasi kita berterima kasih kepada para pengembang yang telah ikut membangun Bekasi. Mereka sangat besar kontribusinya bagi kemajuan baik langsung maupun tidak langsung, hanya saja masih ada kewajiban yang masih perlu segera diselesaikan,” ujar Anggota DPRD Fraksi PKS ini.

Budiyanto meminta Kepala Dinas PUPR perlu segera ambil langkah merapihkan aset-aset pemerintah daerah yang masih tertahan agar menjadi aset kekayaan daerah dan juga menjadi tempat yang tepat untuk pengembangan pembangunan di Kabupaten Bekasi.(red)

Related Articles

Close