JAWA BARAT

RSHS Akan Jadi Rumah Sakit Khusus Korona

SPOL.Bandung,- Semua potensi akan dikerahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meminimalisir penyebaran virus corona (covid-19). Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) saat ditanya mengenai kesiapan jika warga yang terpapar covid-19 semakin banyak, di Gedung Sate, Bandung, Rabu (18/3).

“Kami sudah ada skenario, jika (yang positif) 100 bagaimana, 500 bagaimana, 1.000 bagaimana,” ujar Emil yang sebelumnya menggelar rapat koordinasi bersama Mendagri Tito Karnavian dan unsur forkomi da Jabar di Gedung Sate.

Sebagai contoh, Emil menyebut keberadaan Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) akan total difungsikan menjadi rumah sakit khusus virus korona jika jumlah pasiennya terus bertambah. Saat ini, lanjut Emil, RSHS yang berada di kawasan Jalan Pasteur, Kota Bandung sudah menyiapkan 250 tempat tidur khusus covid-19.

“Selurug Gedung Kemuning (di RSHS) dengan total 250 bed akan dikonversi menjadi gedung covid-19,” katanya. Perluasan serupa pun akan terus dilakukan jika pasien semakin bertambah banyak.

“Kalau suatu hari masih btuuh, akan dideklarasikan seluruh ruang perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin jadi rumah sakit khusus korona,” katanya. Adapun pasien dengan gejala lainnya akan dipindahkan perawatannya ke rumah sakit yang lain.

“Begitu juga dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnha di Kodam III/Siliwangi, sudah disiapkan,” katanya. Pihaknya juga terus menyosialisasikan gerakan bersih-bersih baik secara perorangan maupun lingkungan tempat tinggal.

Selain itu, Emil memastikan pihaknya pun terus melakukan proaktif tes untuk memeriksa warga yang diduga berisiko. Saat ini, menurut dia laboratorium kesehatan di provinsinya ini sudah memeriksa 230 orang yang diduga terjangkit.

“Dari jumlah itu, satu positif,” katanya. Selain itu, Emil memastikan pihaknya sudah mendapar restu DPRD untuk menggunakan dana tambahan.

Bahkan, lanjut Emil, saat ini pihaknya sudah menyalurkan Rp48 miliar untuk penanganan kasus tersebut. “Jadi bisa digeser, kalau kurang bisa digunakan,” katanya.

Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah bisa menggunakam anggaran dari alokasi lain untuk penanganan korona. “Kepala daerah bisa realokasi anggaran dan cukup memberi tahu ke DPRD. Mohon rekan-rekan DPRD memahami dan diawasi, kewenangan ini bisa dilakukan dalam situasi seperti ini,ΔΊ katanya.

Dia juga meminta pemerintah untuk mempercepat belanja agar perekonomian warga terdongkrak. Jika tidak, dia khawatir di masa anjuran pembatasan (social distancing) seperti saat ini banyak pelaku usaha khususnya mikro, dan kecil menengah yang terdampak.

“Misal ada wisata yang tutup, ada pedagang yang akan sulit. Ini perlu diidentifikasi, dibantu, baik oleh provinsi kabupaten/kota. Selain itu pusat ada program-program dari kemensos dan bantuan lain dari BUMN,” katanya. (Dens)

Related Articles

Close