LEGISLATIF

Daddy: Refocusing Anggaran Jangan Hantam Kromo

Bandung, SPOL – Anggota DPRD Jabar Daddy Rohanady menanggapi implementasi Instruksi Mendagri Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease di Lingkungan Pemerintah Daerah. Politisi senior partai Gerindra ini mengatakan, pada tahap inilah semua stakeholders bisa melihat kemampuan gubernur/bupati/wali kota mengolah APBD.

“Hasil seni olah APBD itulah yang nantinya pasti sangat dirasakan oleh masyarakat. Namun, sebelum itu, yang akan lebih merasakan adalah organisasi perangkat daerah (OPD) di masing-masing tingkatan pemerintahan. Mengapa demikian? Ya, tentu saja karena OPD adalah instansi yang akan merasakan pertama kali konsekuensinya. OPD harus bersiap memilah dan memilih program/kegiatan mana di lingkungannya yang –mau tidak mau dan suka tidak suka– direalokasi atau bahkan diamputasi anggarannya,” jelasnya.

Kepala daerah, lanjut Daddy, bedasarkan Instruksi Mendagri Nomor 1/2020, tambah dia, memang memiliki hak untuk mengatur anggaran. Namun, ia mengingatkan, pemangkasan atau pengurangan program/kegiatan pasti akan mempengaruhi banyak hal. Yang pasti, tegas dia, langkah tersebut tidak bisa dilakukan dengan hantam kromo. “Jika sifat kebijakan pemangkasannya dilakukan hantam kromo, bisa fatal akibatnya,” tukasnya.

lebih lanjut Daddy menjelaskan, realokasi anggaran bisa dilakukan dengan beberapa alternatif yakni dengan menentukan volume anggaran yang akan direalokasikan per OPD, atau gubernur melalui TAPD dan Bappeda menentukan program/kegiatan yang dihapus atau dikurangi. “Jadi Tidak perlu semua anggaran dipangkas, hanya anggaran-anggaran tertentu saja,” pungkasnya. (adems)

Related Articles

Close