HUKUM

Akui Pungut Bayaran dari Pasien BPJS Kesehatan, RS Melinda 2 Minta Maaf

SPOL.Bandung,- Setelah sempat mencuat kepermukaan, akhirnya manajemen Rumah Sakit Melinda mengakui adanya dua kali pungutan biaya terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan.

Namun, Manajer SDM dan Umum RS Melinda 2 Widi Poetra beralasan, permintaan pembayaran tersebut terjadi karena adanya kesalahan komunikasi antara petugasnya dengan pasien.

“Kalau pungutan biaya terhadap pasien itu karena miss komunikasi saja,” kata Widi saat dihubungi, Senin (11/05/2020).

Widi juga mengatkan jika pihaknya telah mengembalikan secara penuh uang yang dibayarkan oleh pasien.

“Sehingga masalah pembayaran sudah diselesaikan (dikembalikan). Mohon maaf sebelumnya atas peristiwa ini,” Tegasnya.

Kesalah pahaman ini, ungkapnya, terjadi karena dokter berencana merawat inap pasien selama satu hari. “Soalnya saat dikonfirmasi sama dokternya, yang rencana akan di rawat inap, ternyata pasiennya menyatakan sudah membaik,” Tuturnya.

Namun, saat dikonfirmasi kepada pihak pasien, Ismet A mengatakan jika pembayaran itu terkait pemeriksaan laboratorium yang disebut petugas kasir RS Melinda 2 tidak dicover.

“Penjelasan ini berbeda dengan apa yang dikeluhkan oleh kami” Ujar Ismet A.

Namun, saat dimintai penjelasan akan hal itu, Widi enggan merincinya. “Secara teknis rasanya itu saja ya,” singkatnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ismet menceritakan adanya pungutan tidak resmi saat mengantarkan istrinya berobat di RS Melinda 2 yang merupakan rekanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Bandung. Meski istrinya merupakan peserta aktif BPJS, mereka tetap dikenakan biaya penuh senilai lebih dari Rp500 ribu.

Ismet menceritakan, kejadian bermula pada Senin (4/5) kemarin saat istrinya dirujuk dari Puskesmas Sukawarna, Kota Bandung untuk berobat ke Rumah Sakit Melinda 2 di Jalan Dr. Cipto, Kota Bandung karena diindikasi demam berdarah. “Sesuai rujukan, kami ke sana,” kata dia.

Selama berada di rumah sakit tersebut, Ismet memastikan istrinya telah menempuh proses sebagai peserta jaminan kesehatan nasional tersebut. Dia pun menunjukkan berbagai berkas mulai dari surat rujukan dari Puskesmas Sukawarna hingga surat elegabilitas peserta (SEP) BPJS Kesehatan yang diterimanya usai mendaftar di RS Melinda 2.

Saat diperiksa, dokter yang menangani istrinya meminta dilakukan pemeriksaan darah di laboratorium yang juga berada di rumah sakit tersebut. “Lalu kami ke lab, untuk tes darah istri saya. Ya itu sesuai arahan dokter,” ucapnya.

Usai memasukkan berkas pemeriksaan darah ke laboratorium, istrinya diminta untuk membereskan pembiayaan di bagian pembayaran yang berada di lobi RS Melinda 2. Syarat ini harus dipenuhi agar sampel darah bisa segera diambil untuk diperiksa.

Namun, Ismet merasa heran ketika harus membayar semua biaya pemeriksaan darah tersebut sebesar Rp425 ribu. Padahal, istrinya sudah jelas menerima SEP BPJS Kesehatan.

Ismet yang saat itu ditemani anaknya pun langsung menanyakan alasan tagihan itu. “Anak saya tanya ke bagian billingnya, memang enggak ditanggung BPJS?” ucapnya.

Petugas di bagian kasir itupun, lanjut Ismet, dengan tegas menjawab bahwa biaya pemeriksaan laboratorium tidak ditanggung BPJS Kesehatan. “Meski masih heran, kami putuskan bayar saja agar istri saya segera diperiksa darahnya,” ujarnya.

Sambil menunggu hasil pemeriksaan darah, Ismet bersama anaknya masih menyimpan rasa penasaran sehingga menanyakan perihal tersebut kepada BPJS Kesehatan. “Akhirnya anak saya bisa menghubungi BPJS, dan kata orang BPJS-nya memang seharusnya tidak perlu bayar lagi,” tambahnya.

Selang empat hari kemudian, Ismet beserta istrinya kembali mendatangi RS Melinda 2 sesuai permintaan dokter yang menangani pada pemeriksaan pertama. “Atas arahan dokter, istri saya harus tes darah lagi hari Jumat (8/9) kemarin. Ya kami ke sana lagi ikuti saran dokter,” jelasnya.

Usai memasukkan berkas pemeriksaan darah ke laboratorium yang sama, istrinya pun kembali diminta untuk menyelesaikan pembayaran di bagian kasir, juga di tempat yang sama. Kejadian serupa pun terulang lagi ketika dia diminta untuk membayar penuh biaya tes darah yang kali ini sebesar Rp95 ribu.

Berbekal keyakinan yang sama, Ismet yang juga ditemani anaknya menanyakan kembali alasan tagihan tersebut. Bahkan, mereka mencoba memastikan petugas rumah sakit bahwa biaya laboratorium ditanggung BPJS Kesehatan.

“Lagi-lagi, kasirnya dengan tegas menjawab kalau biaya laboratorium tidak ditanggung BPJS. Akhirnya ya sudah saya bayar lagi,” ucapnya.

Ismet berharap kejadian seperti ini tidak terulang kepada peserta BPJS Kesehatan yang lain karena sangat merugikan. “Istri saya kan gajinya dipotong tiap bulan untuk bayar BPJS. Tapi kenapa haknya tidak diberikan? Buat kami, masyarakat biasa, uang Rp500 ribu itu besar, apalagi di saat korona (pandemi covid-19) seperti sekarang,” kata dia.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memastikan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu tidak dikenakan biaya lagi sedikit pun saat berobat di rumah sakit rujukan. Asalkan, alur pengobatan telah ditempuh secara benar dan sesuai mekanisme yang ada.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Bandung Mokhamad Cucu Zakaria saat dikonfirmasi terkait adanya dugaan pungutan biaya tidak resmi yang dilakukan Rumah Sakit Melinda 2 Kota Bandung terhadap salah satu pasien peserta BPJS Kesehatan. “Artinya harus ada rujukan dari puskesmas dan sesuai indikasi medis,” kata Cucu saat dikonfirmasi, Sabtu (9/5).

Dia juga memastikan semua jenis pemeriksaan laboratorium bagi pasien peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit rujukan biayanya 100% ditanggung oleh pihaknya, selama sesuai dengan indikasi medis dan arahan dokter yang menangani. “Jadi ketika (pasien peserta BPJS) (harus bayar) ke billing dulu, itu sudah salah rumah sakit. Harusnya enggak boleh,” jelasnya.

Tanggungan penuh pun, tambah Cucu, diberikan pihaknya untuk obat-obatan yang harus dikonsumsi pasien. “Obat yang sesuai formularium nasional (fornas),” katanya.

Kalaupun obat yang ada tidak sesuai fornas, menurutnya tetap ditanggung BPJS Kesehatan asalkan memenuhi persyaratan lanjutan. “Ada pertimbangan, dan memang harus yang disetujui. Jadi ketika di apotek, asalkan ada persetujan dan indikasi medis, tetap dijamin. Pasien tak boleh diminta biaya,” katanya.

Oleh karena itu, Cucu kembali menegaskan bahwa rumah sakit rekanannya tidak boleh memungut biaya sedikit pun selama mengobati pasien peserta BPJS Kesehatan. “Tidak boleh. Mau di rumah sakit tipe C, B, apapun,” tambahnya. (Dens)

Related Articles

Close