LEGISLATIF

Soal Bansos, Pemprov Jabar Dinilai Lalai

Bandung, SPOL- Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Edi Rusyandi menyatakan dirinya prihatinnya melihat sebanyak 4 ton bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat tertahan di gudang Bulog Kabupaten Garut. Akibatnya sembako yang lama tidak didistribusikan, khususnya bantuan jenis telur, membusuk, dan harus diganti dengan telur yang baru. Itupun tidak belum dipastikan kapan waktunya untuk didistribusikan kepada yang berhak menerimanya.

Politisi muda dari Fraksi Golongan Karya itu menyebutkan rasa prihatinnya. Barang tersebut menjadi mubadzir, tidak bermanfaat bagi masyarakat . Apalagi dana yang digunakan itu kan uang rakyat, bukan uang gubernur. Sementara saat ini rakyat dalam situasi sulit dari dampak covid 19, membutuhkan peran negara/pemerintah, kata Edi kepada wartawan, Sabtu (9/5/2020).

“Kita tidak mengeneralisasi semua yang dilakukan Pemprov itu amburadul, namun ini merupakan suatu bukti kelalaian Pemprov dalam membereskan data alokasi bansos bagi warga terdampak pandemik,” ujarnya..

Dia meniai, oknum-oknum Pemprov Jabar ceroboh sehingga data belum tertib sudah melakukan pembelanjaan, akibatnya timbul gejolak di masyarakat karena distribusi bantuan tidak tepat sasaran.

Selain itu menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan, kantor pos dan pemerintah desa dalam distribusi bantuan sehingga mengakibatkan penumpukan bansos dibeberapa tempat.

Ini juga menjadi bukti perencanaan yang buruk yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Barang itu rusak bukan karena bencana, tapi karena memang perhitungan dan resiko-resiko yang tidak matang.

“Semoga ini menjadi pembelajaran bersama dan tidak perlu terjadi dikemudian hari,” kata anggota Dewan terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kabupaten Bandung Barat. (adems)

  •  

Related Articles

Close