JAWA BARAT

Agar Beri Efek Jera, PSBB Harus ditambah Instrumen Hukum Yang Kuat

SPOL.Bandung,- Meski pemerintah saat ini sudah menetapkan perpanjangan Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB), namun sebagian besar masyarakat tidak mengindahkannya bahkan cenderung melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Terkait dengan hal tersebut, guru besar politik dan keamanan Universitas Padjajaran Bandung, Muradi mengatakan PSBB yang kembali dilanjutkan di sejumlah daerah harus diiringi dengan ketegasan.

“Penegakkan hukum penting dilakukan agar penerapan kebijakan tersebut memberi efek jera sehingga akan mengurangi bahkan menghilangkan penyebaran virus korona (covid-19).” Ujar Muradi dalam diskusi ‘Dinamika Keamanan Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Keamanan Nasional’. Bandung, Rabu (20/5).

Dari hasil kajian yang dilakukan, jelas Muradi, indeks keamanan pada masa pandemi ini berada pada angka 0,47 dari rentang penilaian 0-1.

Angka ini, tegasnya, muncul dari sejumlah parameter yang dihitungn seperti pergerakan masyarakat, konsentrasi massa, ketersediaan kebutuhan dasar, penegakkan hukum, perluasan pandemi, dan koordinasi kelembagaan.

“Nilai 0 diartikan keamanan kondusif, nilai 1 diartikan keamanan tidak kondusif,” Ujarnya.

Mengacu kepada hasil kajian tersebut, ungkap nya, ternyata masih terdapat kekurangan dalam tiga parameter terakhir yakni penegakan hukum, perluasan pandemi dan kordinasi kelembagaan.

“Saat ini penegakkan hukum masih rendah karena belum ada ketegasan bagi pelanggar PSBB sehingga dikhawatirkan berpengaruh terhadap kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.” tegasnya.

Lebih jauh Muradi mengatakan, ketidaktegasan ini terjadi karena tidak adanya kewenangan bagi polisi dan TNI dalam menjalankan tugasnya. “Instrumen hukum PSBB kurang kuat karena hanya berdasarkan undang-undang karantina wilayah dan penanggulangan bencana,” terangnya.

Sebagai contoh, terlihat sejumlah pelanggar larangan mudik yang hanya diminta pulang kembali oleh aparat yang bertugas. “Jadi tidak ada efek jera,” ucap Muradi.

Seharusnya, tuturnya, perlu penambahan instrumen hukum dalam PSBB agar peran polisi bisa lebih maksimal, salah satunya dengan menggunakan unsur pidana. Dengan begitu, dia meyakini kepolisian akan lebih leluasa dalam menindak pelanggar PSBB seperti dengan memberi hukuman kurungan.

“Jadi mereka yang ngeyel (tidak mematuhi protokol kesehatan) selama PSBB bisa segera ditangani. Ini penting agar memberi efek jera,” Tegasnya.

Muradi menambahkan, apabila dengan hukum pidana masih kurang, menurutnya perlu digunakan darurat sipil bahkan darurat militer agar PSBB berjalan efektif.

“Tapi saya tidak berharap PSBB plus darurat sipil atau PSBB plus darurat militer. Saya berharap dengan (PSBB) ditambahkan hukum pidana, sudah bisa memberi efek jera (bagi pelanggar),” Pungkasnya. (Dens)

Related Articles

Close