JAWA BARAT

Ingat, Disiplin dan Ketegasan Hukum Jadi Kunci Keberhasilan PSBB

SPOL.Bandung,- Masih banyaknya pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah di duga karena tidak ada ketegasan dan instrumen hukum yang kuat.

“Jika ketidaktegasan dalam PSBB ini berlanjut, akan terjadi eskalasi ancaman keamanan pada parameter lain, yakni meluasnya penyebaran virus korona. Terlebih, saat ini memasuki arus mudik Lebaran 2020 sehingga sangat berpotensi untuk menyebarkan covid-19.” Ujar guru besar politik dan keamanan Universitas Padjajaran Bandung, Muradi dalam sebuah diskusi ‘Dinamika Keamanan Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Keamanan Nasional’ di bandung belum lama ini.

Sekarang saja, ungkap Muradi, covid-19 sudah ada di 34 provinsi. Belum lagi eskalasi ancaman keamanan pun bisa terjadi karena buruknya koordinasi kelembagaan terutama antara pemerintah pusat dengan daerah. Hal ini, ungkapnya, terlihat dari pembagian bantuan sosial dari setiap instansi yang terkesan berjalan sendiri-sendiri.

“Sehingga pembagian bantuan sosial untuk masyarakat tidak merata. Ada yang sudah terbagi lima kali bantuan (sosial), ada yang belum sama sekali,” ujarnya.

Apabila hal tersebut dibiarkan, ujarnya, bisa saja akan mengancam ketersediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat selama pemberlakuan PSBB ini. “Ketersediaan kebutuhan dasar ini salah satu parameter ancaman keamanan selama pandemi covid-19,” tuturnya.

Lebih lanjut, Muradi mengatakan, pemberlakuan PSBB yang kembali diperpanjang merupakan langkah yang tepat. Sebab, hingga saat ini belum diketahui kapan pandemi covid-19 akan berakhir.

Selain itu, dari jumlah pasien yang positif pun, menurutnya akan terus bertambah sehingga masih diperlukan penanganan serius dalam menghadapi pandemi covid-19 ini. Terlebih, di sejumlah negara yang kasusnya dianggap sudah reda sehingga melonggarkan penanganan pandemi inipun kembali dilanda penyebaran covid-19 gelombang kedua.

“Jadi belum tepat kalau ada wacana (PSBB) dilonggarkan. Ukurannya apa? Parameternya apa?” ucapnya.

Dia memahami adanya motif ekonomi bagi pihak-pihak yang menginginkan pelonggaran PSBB. Namun, menurutnya dengan pengetatan seperti ini tidak berarti mematikan perekonomian.

Masyarakat masih diperbolehkan beraktivitas asalkan disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. “Masih bisa bergerak, masih bisa naik motor. Beda dengan lockdown,” ujarnya.

PSBB pun, menurutnya berlaku selama dua pekan dan bisa dievaluasi. “Kalau perkembangannya sudah baik, PSBB bisa dievaluasi,” katanya.

Oleh karena itu, tambah Muradi, kedisiplinan masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi pandemi covid-19 ini. “Kuncinya adalah kedisiplinan masyarakat. Makanya perlu ketegasan dalam penegakkan hukum,” pungkasnya. (dens)

Related Articles

Close