HUKUM

Jalani Sidang Perdana, Eks Direktur PD Pasar Bandung Terancam 15 Tahun Penjara

MANTAN Direktur Umum dan Keuangan PD Pasar Bermartabat Kota Bandung, Andri Salman mejalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Bandung atas kasus dugaan penyelewengan aset deposito PD Pasar senilai Rp 2,5 miliar. Jaksa Penuntut Umum Kejari Bandung, Gani Alamsyah dalam surat dakwaannya menjerat terdakwa dengan Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dengan hukuman paling lama 15 tahun penjara.

“Dugaan korupsi‎ melibatkan Andri Salman bermula saat dia meminta seluruh bilyet deposito nomor 3050100347 senilai Rp 2,5 miliar kepada bendahara pengeluaran PD Pasar pada 2017. Setelah diterima, bilyet itu disimpan terdakwa di brankasnya. Surat berharga itu disimpan di brankas terdakwa dengan alasan untuk mempermudah pengelolaan‎,” kata Gani.
JPU menambahkan, setelah bilyet deposito disimpan di brankas, kemudian muncul niat dari terdakwa untuk berbisnis garam. Pasalnya saat itu Kota Bandung sedang mengalami krisis garam,” ujar Gani dalam persidangan yang digelar di ruang sidang VI Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E Martadinata, Kota Bandung, Rabu (4/12/2019).

Dalam bisnis garam itu, lanjut Gani, Andri Salman mengajak Jaenal Hariadi selaku Direktur PT Fast Media Internusa untuk kerjasama pengadaan garam yang diberi nama Garam Juara, sebanyak 400 ton.

“Demi melancarkan bisnis garam tersebut, terdakwa Andri menyerahkan uang Rp 1,1 miliar sebelum garam diterima di gudang yang disediakan terdakwa. Uang untuk bisnis garam itu diperoleh dengan cara menggunakan surat berharga yang dikuasai terdakwa. Bilyet deposito itu diserahkan terdakwa ke BPR Harta Insan Karimah Parahyangan Bandung dan digunakan sebagai jaminan pembiayaan atas pembayaran pembelian garam antara Andri Salman dengan PT Fast Media Internusa,” jelas JPU.

Setelah bilyet deposito ada ditangan BPR HIK Parahyangan B‎andung, kemudian dicairkan dana pembiayaan pada PT Fast Media Internusa pada Bank Syariah Mandiri senilai Rp 2,4 miliar dalam dua tahap. Tahap pertama 26 April 2017 senilai Rp 1,4 miliar.

“Uang Rp 1,4 miliar itu digunakan untuk pembayaran pembelian garam seberat 400 ton senilai Rp 1,1 miliar. Sisanya Rp 300 juta, tetap berada di rekening Fast Media Internusa,” katanya.

Sementara pencairan tahap kedua senilai Rp 1 miliar dilakikan pada 10 Mei 2017 ke rekening PT Fast Media Internusa. Meski ditransfer ke perusahaan itu, akun dan password dikuasai terdakwa.

“Karena menguasai akun rekening dan password, Andri Salman menggunakan uang itu untuk dana talangan pengadaan kendaraan operasional direksi senilai Rp 300 juta. Lalu operasional direktur utama dan operasional PD Pasar Rp 250 juta,” jelas JPU.

“Sisanya Rp 750 juta untuk membayar utang PT Fast Media Internusa ke BPR HIK dan operasional gudang distribusi garam,” sambungnya.

Belakangan diketahui, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Andri Salman itu bertentangan dengan Pasal 34 ayat 2 Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang PD Pasar Bermartabat Kota Bandung.

“Perbuatan terdakwa juga dianggap melanggar aturan, sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Ancaman hukumannya minimal 3 tahun paling lama 15 tahun penjara,” tegas JPU Gani.

Menangapi dakwaan dari jaksa, Andri Salman melalui kuasa hukumnya akan mengajukan eksepsi. Saat ditanyai usai persidangan, ia enggan mengomentari soal rangkaian perbuatan yang diuraikan jaksa. “Intinya saya akan mengajukan eksepsi di sidang selanjutnya,” ujarnya.

Sekedar informasi, pada perkara ini Andri Salman yang duduk sebagai terdakwa tak ditahan. Sejak awal penyidikan, ia tetap menghirup udara bebas. Ketua Majelis Hakim Daryanto meminta Andri Salman untuk tidak sekali-kali mangkir di persidangan. Jika mangkir, hakim akan mengeluarkan penetapan penahanan.

Related Articles

Close
Close