EKONOMI

Kenaikan Premi BPJS, Ancam Sustainable Pelaku Usaha Padat Karya

SPOL.Bandung,- Bagi pelaku usaha padat karya seperti cleaning service, rencana pemerintah untuk menaikan iuran BPJS hingga 100 persen dinilai sangat memberatkan karena akan berimbas pada biaya operasional

“Dalam cleaning service,Tenaga kerja ambil share cukup besar, 70 persen. Artinya kalau kenaikkan (premi) BPJS, akan sangat memberatkan,” Ujar Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia (Apklindo) Mamat Sidiq kepada wartawan dalam konprensi pers munas Apklindo VII di Bandung. Kamis (17/10/2019)

Oleh karena itulah, tegasnya jika kenaikkan premi BPJS Kesehatan diberlakukan, beban tersebut otomatis akan meningkat sehingga memberatkan kami. Belum lagi ancaman sanksi bagi para peserta BPJS Kesehatan yang tidak membayar akan sangat berdampak salah satunya adalah penolakan pinjaman.

“Sekarang kami ditekan oleh iklim usaha dampak situasi global. Sekarang kami diperberat lagi oleh rencana ini,” ujarnya.

Mamat Sidiq menambahkan, pihaknya berharap pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut. Setidaknya, kenaikkan ini jangan diberlakukan dalam waktu yang dekat. Karena tidak mungkin kami meminta kenaikkan nilai kontrak kepada mitra usahanya. “Apalagi penagihan kita ke klien, apakah pemerintah/BUMN, rata-rata 2-3 bulan kemudian baru dibayar. Artinya kalau premi harus dibayar penuh, kita harus nombok,” pungkasnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP Apklindo Jawa Barat Cecilia Fransisca mengatakan, akan banyak jutaan tenaga kerja yang terdampak apabila kenaikkan tersebut diberlakukan. Sebagai contoh, menurutnya di Jawa Barat tercatat 100 ribu tenaga cleaning service yang bergabung bersamanya. Secara nasional, ada sekitar tiga juta tenaga kerja klining servis.

“Dalam setiap bulan, pihaknya harus mengalokasikan pembayaran BPJS Kesehatan sebesar Rp200-300 per orang, termasuk dengan keluarga pegawai. Artinya kalau naik 100 persen, kita sangat merasakan bebannya,” pungkasnya. (Dens)

Related Articles

Close
Close