RUANG DOSEN

Nilai Moral Islam dalam Ijarah & Ujrah

Oleh: Lenny Yanthiani

GADAI merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktik seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah saw, dan beliaupun pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukannya secara suka rela atas dasar tolong-menolong.

Kata Al-ijarah sendiri berasal dari kata Al ajru yang diartikan sebagai Al ‘Iwadhu yang mempunyai arti ”ganti”, al-kira`, yang mempunyai arti ”bersamaan” dan al-ujrah yang memiliki arti ”upah”. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa dalam hal `aqad ijarah dimaksud terdapat tiga unsur pokok, yaitu pertama, unsur pihak-pihak yang membuat transaksi, yaitu majikan dan pekerja. Kedua, unsur perjanjian yaitu ijab dan qabul, dan yang ketiga, unsur materi yang diperjanjikan, berupa kerja dan ujrah atau upah.

Produk Gadai Syari’ah merupakan suatu produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pinjaman dengan prinsip hukum syariah dan untuk memberantas atau mengurangi kegiatan rentenir yang semakin merajalela di lingkungan masyarakat dan banyak menyulitkan masyarakat dengan system yang sangat merugikan. Gadai syari’ah (rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau rahn sebagai barang jaminan atas hutang / pinjaman yang telah diterimanya. Barang jaminan tersebut memiliki nilai ekonomis dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya

Dalam menjalankan usaha gadai syariah lembaga keuangan syariah berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN ) yang merupakan pengawas Lembaga Keuangan bank dan non bank Syariah yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia ( MUI ). Jadi diantara Fungsi DSN adalah membuat Garis Panduan dari Produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum islam.

Fatwa DSN yang langsung terkait dengan produk Gadai syariah adalah Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Gadai (rahn) dan Fatwa DSN No. 2625/DSN-MUI/III/2002 tentang emas. Oleh karena itu saat ini Pegadaian Syari’ah hanya melayani satu jenis akad, yaitu ijârah (jasa penyewaan tempat untuk penitipan barang). Adapun salah satu isi dari ketentuan tentang rahn adalah besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Akad ijârah yang digunakan di Lembaga Keuangan Syari’ah yaitu pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.
Kontrak ijârah merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan ganti kompensasi. Pemilik menyewakan manfaat disebut muajjir, sementara penyewa (nasabah) disebut râhin, serta sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut major dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut ajan atau ujrah. Dengan demikian nasabah akan memberikan biaya jasa atau fee kepada murtahin, karena nasabah telah menitipkan barangnya kepada murtahin untuk menjaga atau merawat marhûn.

Oleh karena itu, melalui penggunaan akad ijârah ini, nasabah hanya akan memberikan fee/jasa simpan kepada murtahin, apabila masa akad ijârah telah berakhir dan murtahin mengembalikan kepada râhin, karenanya Pegadaian Syari’ah ini menjadi media yang tepat untuk dimanfaatkan dan difungsikannya serta sebagai media pengaman barang nasabah.

Untuk menghindari dari riba’, maka pengenaan biaya jasa pada barang simpanan nasabah dengan cara sebagai berikut :

  1. Harus dinyatakan dalam nominal
  2. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak
  3. Tidak terdapat tambahan biaya, yang tidak disebutkan dalam akad awal.
  4. Dalam Hukum Islam ada dua jenis ijarah, yaitu :
    a. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut mustajir, pihak pekerja disebut ajir dan upah yang dibayarkan disebut ujrah.
    b. Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (lessee) disebut mustajir, pihak yang menyewakan (lessor) disebutmu’jir/muajir dan biaya sewa disebut ujrah.
    Ijarah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syari’ah, sementara ijarah bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syari’ah.
  5.  Sri Nurhayati – Wasilah, Akuntasi Syariah di Indonesia, Salemba Empat,2008, Edisi 2, hal.226

Hadist Rasulullah SAW
Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammadsaw. Bersabda :
Artinya : Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.

Hadis riwayat Abd.Razaq dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad saw. Bersabada :
Artinya : Barangsiapa yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.

Hadis riwayat Abu Dawud dari Saad bin Abi Waqqash, bahwa Nabi Muhammad saw. Bersabada:
Artinya : Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya, maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.

Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa / Ijarah.

Kaidah fiqh
Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Kaidah-Kaidah dalam Ijaroh :

  • Barang yang dapat disewakan dapat dinikmati manfaatnya tanpa mengurangi substansi barang tersebut.
  • Barang yang pemanfaatannya dilakukan sedikit demi sedikit tetapi tidak mengurangi substansi barang tersebut, dapat disewakan. Seperti susu pada unta dan air dalam sumur.
  • Barang-barang yang setelah dikonsumsi menjadi hilang atau habis tidak dapat disewakan, seperti uang dari emas atau perak

Syarat ijarah yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, sebagai berikut :

  1. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
  2. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharaannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
  3. Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku.
  4. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

Rukun dan Syarat Ijarah:

  1. Mu’jir dan Musta’jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. Mu’jir adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, sedangkan musta’jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Disyaratkan pada mu’jir dan musta’jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharuf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
    Allah SWT berfirman QS. An Nisaa : 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. QS. an-Nisa’ (4) : 29
    Bagi orang yang berakad ijarah juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.
  2. Sighat ijab kabul antara mu’jir dan musta’jir, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah.
  3. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua pihak, baik dalam sewa menyewa ataupun dalam hal upah-mengupah.
  4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut.
    – Barang yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya.
    – Benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaanya (khusus daam sewa-menyewa).
    – Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syariat bukan hal yang dilarang.
    – Benda yang disewakan disyaratkan kekal ’ain (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian akad.

Ketentuan Obyek Ijarah:

  1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
  2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
  3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
  4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari’ah.
  5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
  6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
  7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (tsaman) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
  8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
  9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Kewajiban pemberi manfaat barang atau jasa:
1. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
2. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
3. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

Kewajiban penerima manfaat barang atau jasa:

  1. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
  2. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
  3. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
  4. Syarat Ujrah (fee, bayaran sewa)
    • Harus termasuk dari harta yang halal
    • Harus diketahui jenis, macam dan satuannya
    • Tidak boleh dari jenis yang sama dengan manfaat yang akan disewa untuk menghindari kemiripan riba fadhl.
    • Kebanyakan ulama membolehkan fee ijarah bukan dengan uang tetapi dalam bantuk jasa (manfaat lain). Misalnya membayar sewa mobil 1 minggu dengan mengajar anaknya matematika selama 1 bulan 8 Kali pertemuan.

Pada prinsipnya dalam kontrak ijarah harus dikatakan dengan jelas siapa yang menanggung biaya pemeliharaan asset obyek sewa. Sebagian ulama menyatakan jika kontrak sewa menyebutkan biaya perbaikan ditanggung penyewa, maka kontrak sewa itu tidak sah, karena penyewa menangung biaya yang tidak jelas.

Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah
Ijarah adalah jenis akad tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati adanya hal-hal yang mewajibkan fasakh.

Ijarah akan menjadi fasakh (batal) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

  • Terdapat cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
  • Barang yang disewakan hancur atau rusak.
  • Rusaknya barang yang diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
  • Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa.
  • Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan telah selesai pekerjaan.
  • Salah satu pihak meninggal dunia (Hanafi); jika barang yang disewakan itu berupa hewan maka kematiannya mengakhiri akad ijaroh (Jumhur).
  • Kedua pihak membatalkan akad dengan iqolah.

Pengembalian Sewaan
Jika ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang tersebut dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap, ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu berupa tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa ketika ijarah telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada keharusan mengembalikan untuk menyerah terimakan seperti barang titipan.Sedangkan menurut Hanafiyah berakhir dangan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad ijarah hanya hak manfaat, maka hak ini tidak dapat di wariskan karena warisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Sedangkan Jumhur Ulama berpendapat ijarah tidak batal karena kematian salah satu pihak yang berakad.

Adanya Prinsip Ijarah pada lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan fatwa DSN No. 25 / DSN – MUI/III/2002 yakni biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan pada jumlah taksiran. Kemudian sebagai bentuk penghargaan kepada nasabah lembaga keuangan syariah berhak mengeluarkan kebijakan diskon pada tariff jasa simpan.
Tariff jasa simpan di lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan prinsip hukum Islam yakni diperbolehkan dalam Islam , dilakukan secara sukarela,membawa nilai maslahah dan keadilan untuk masyarakat luas.

Prinsip pokok (standar) minimal pembiayaan ijarah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

  1. Dalam akad ijarah, fisik dari komoditas yang disewakan tetap dalam kepemilikan yang menyewakan dan hanya manfaatnya yang dialihkan kepada penyewa. Sesuatu yang tidak dapat digunakan tanpa mengkonsumsinya tidak dapat disewakan, seperti uang, makanan, bahan bakar dan sebagainya. Hanya aset-aset yang dimiliki oleh yang menyewakan dapat disewakan, kecuali diperbolehkan sub-lease (menyewakan kembali aset objek sewa yang disewa) dalam perjanjian yang dizinkan oleh yang menyewakan.
  2. Sampai waktu ketika aset objek sewa dikirim kepada penyewa, biaya sewa
    belum bisa digunakan
  3. Selama periode sewa, yang menyewakan harus tetap menguasai objek sewa dan menanggung semua resiko dan hasil dari kepemilikan. Namun demikian, jika terjadi kerusakan atau kehilangan aset objek sewa karena kesalahan atau kelalaian penyewa, konsekwensinya ditanggung oleh penyewa
  4. Sewa dapat diakhiri sebelum waktunya, tetapi hanya dengan persetujuan kedua belah pihak

*Penulis adalah dosen/kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Al Jabar Bandung.

Close
Close