EKONOMI

PT. KAI Mulai Bangun Masjid di Jalan Cihampelas 149

SPOL.Bandung,- Dalam hitungan bulan ke depan, masyarakat di bilangan Jalan Cihampelas Bandung akan memiliki masjid yang representatif. Hal tersebut diungkapkan oleh Executive Vice President PT KAI Daop 2 Bandung, Fredi Firmansyah saat ditemui di sela sela acara peletakan batu pertama.

“Alhamdulillah pada hari ini kami lakukan proses awal pembangunan Masjid Baitus Sujuud di aset milik PT KAI yang terletak di Jl. Cihampelas No. 149 Bandung” tegas Fredi kepada wartawan. Kamis (12/12/2019)

Fredi menegaskan, pembangunan Masjid Baitus Sujuud ini sekaligus mematahkan tuduhan dari pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyebutkan bahwa PT KAI melakukan penggusuran masjid. Menurutnya, beberapa waktu lalu saat dilakukan penertiban aset di Jalan Cihampelas 149, pihak penyerobot menghembuskan isu sara dengan menyebutkan bawha PT KAI akan melakukan penggusuran masjid.

“Tentunya ini sebuah upaya untuk membenturkan umat beragama dengan perusahaan padahal pada kenyataannya hal tersebut tidaklah benar” tegasnya.

Fredi mengungkapkan jika aset ini awalnya berupa rumah dinas, namun oleh pihak yang tidak bertanggung jawab diubah menjadi rumah ibadah tanpa izin. “Oleh itu kami melukan penertiban aset, dan hari ini dimulai pembangunan masjid” pungkasnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama Kuasa Hukum PT KAI dari Kantor Hukum Law Firm ANDISST and Partner , Andi Sukandi S.H., M.H., menegaskan bahwa aset tersebut dikuasai tanpa hak dan kemudian diubah menjadi sarana ibadah tanpa izin dan sepengetahuan PT KAI.

“Bahkan, oknum penyerobot menggunakan issue sara untuk melibatkan massa agar membantu mempertahankan aset yang bukan miliknya” tegasnya.

Andi menambahkan bahwa aset seluas 1.686 meter persegi tersebut merupakan milik mutlak PT KAI berdasarkan alas hak berupa AJB No. 232 sejak tahun 1954. Aset tersebut digunakan sebagai rumah dinas untuk tujuh (7) pegawai / pejabat PJKA dengan SPR No.46/Akom/75 tanggal 24 Juni 1975.

“Pada tahun 2007, aset tersebut ditertibkan dan penghuni diminta untuk mengosongkannya. Saat itu telah terjalin kesepakatan dengan tujuh (7) penghuni dan mereka sudah menerima uang tali kasih serta dilaksanakan serah terima dengan PT KAI. Namun, anak cucu dari salah satu penghuni atas nama Hadiwinarso mewakafkan tanah negara tersebut kepada penghuni saat ini atas nama Hari Nugraha,” beber Andi.

Menurut Andi, proses penyerahan dan pemberian wakaf tersebut adalah pelanggaran hukum karena benda yang dijadikan wakaf merupakan tanah milik orang lain dalam hal ini milik PT KAI.

“Atas dasar itu, PT KAI berhak mengambil kembali aset tersebut yang merupakan milik negara” pungkasnya. (Dens)

Related Articles

Close
Close