Bandung, SPOL – Wacana penambahan masa jabatan Presiden 3 periode memicu kontroversi. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jabar, Haru Suandharu menilai, Wacana terebut berpotensi melahirkan otoritarianisme dalam pemerintahan. Meski begitu, ia mengatakan, hal tersebut bukan tidak mungkin akan menjadi kenyataan.
“Dalam menentukan keputusan tidak ada istilah dipaksakan, sepanjang proses demokrasi ditempuh dalam artian disepakati oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) maka sah. Terlebih terdapat amandemen UUD 1945 tetapi hal tersebut menunjukkan tidak konsisten dengan semangat reformasi, kemudian ingin dikembalikan ke zaman sebelum reformasi,”papar dia.
Menurutnya, jika penambahan masa jabatan Presiden terjadi, maka yang dulu dirasakan dapat terjadi lagi ke depannya seperti, zaman orde lama maupun orde baru. Semua pihak, tambah dia, tidak menginginkan hal tersebut terjadi sebab, saat ini negara lain tengah berusaha mengatasi pandemi Covid-19 agar segera usai dan memulihkan perekonomian.
“Kita masih wacana daerah situ terus. Bukan lagi stagnan tetapi malah kemunduran kalau masih membahas yang begitu itu,” tuturnya.
Haru menegaskan, yang terpenting saat ini yakni bagaimana menangani pandemi Covid-19 serta program vaksinasi dapat berjalan dengan maksimal. Selain itu, ia juga mengingatkan seluruh stakeholder juga harus fokus dalam upaya memulihkan ekonomi, memperhatikan ketahanan pangan, dan menyejahterakan rakyat.
“Saya kira sudah cukup main-main di wilayah situ. Makin lama kita makin ketinggalan dari orang lain,” pungkasnya.(adems)
