Bandung, SPOL – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak 49 desa di 24 Kecamatan di Kabupaten Bandung telah diselenggarakan pada, Rabu (20/10/2021) kemarin. Karena itu, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring dan evaluasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengembangan Desa (DPMPD) Kabupaten Bandung terkait pelaksanaan Pilkades serentak 2021 tersebut.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahab Sihabudin mengapresiasi bahwa secara teknis pelaksanaan pilkades serentak di Kabupatem Bandung sejauh ini berjalan kondusif dan lancar, sebab pihaknya mengkhawatirkan adanya gugatan pasca pelaksanaan pilkades serentak tersebut.
“Hingga hari ini, dari laporan DPMPD Kab. Bandung belum ada laporan mengenai gugatan pelaksanaannya dan kami mengapresiasi itu,” ujar Ahab di Kantor DPMPD Kabupaten Bandung, Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis, (21/10/2021).
Selanjutnya, Ahab mengakhawatirkan adanya peningkatan atau klaster baru virus Covid 19 dalam penyelenggaraan pilkades serentak tersebut. Namun demikian hal itu sudah diantisipasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan, bupati sudah memerintahkan percepatan vaksinasi sebelum pelaksanaan pilkades sebesar 60 persen dari masing-masing desa.
“Sehingga, hal ini yang menjadi kunci agar tidak ada penambahan klaster baru yang terpapar Covid 19,” katanya.
Yang tidak kalah penting, kata Ahab, dipastikan tidak ada penambahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) meski pelaksanaan pilkades serentak baru bisa dilaksanakan bulan Oktober yang mengalami penundaan akibat pandemi Covid 19 sejak rencana pelaksanaan pada Juli lalu.
“DPT ini sangat penting setelah adanya penundaan hampir tiga bulan. Tetapi hal itu pun sudah diantisipasi bahwa DPT sudah ditetapkan pada Mei 2021 ini. Sehingga diindikan tidak ada penambahan DPT,” ucapnya.
Kepala Bidang DPMPD Kab. bandung, Rahmat Hidayat menyebutkan, pihaknya berharap tidak ada dampak negatif pasca pelaksanaan pilkades serentak. Setelah seblumnya melalui tahapan-tahapan sesuai secara adminiatratif dan aturan yang berlaku baik dari pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten.
“Kami sangat berharap pasca pelaksanaan pilkades ini sukses tanpa ekses, baik itu ekses gugatan maupun ekses kesehatan yang menjadi kekhawatiran adanya peningkatan Covid 19,” ujar Rahmat.
Sebab, kata dia, bahwa upaya percepatan vaksinasi hingga Oktober sudah mencapai 60 persen. Padahal, target awal pelaksanaan vaksinasi harus sudah mencapai 80 persen pada Desember mendatang.
“Seharusnya, vaksinasi massal ini harus sudah mencapai 80 perersen, tapi dibulan ini sudah mencapai 60 persen,” tutupnya. (adems)
