SWARAPUBLIK — Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya yang didanai Bank Dunia melalui pemerintah pusat ditargetkan mulai beroperasi tahun 2026 atau 2027. Meski begitu, pembangunannya sudah akan dimulai tahun 2024 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dhani Gumelar di Balai Kota Bandung, Rabu 5 Juli 2023.
“Tahun depan (2024) kita akan mulai menyiapkan infrastrukturnya seperti jalur khusus, selter, dan sarana pendukung lainnya karena memerlukan infrastruktur khusus, jadi proses pembangunannya memang cukup lama. Kurang lebih tiga tahun,” jelas Dhani.
BRT Bandung Raya akan menghubungkan lima daerah, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.
Ia memaparkan, ada 20 jalur yang akan dilintasi BRT tahun 2026. Di antaranya:
1. Kebon Kalapa – Cibiru PP
2. Kebon Kalapa – Ledeng PP
3. Leuwipanjang – Dago PP
4. Leuwipanjang- Dago (via Dipatiukur) PP
5. Elang – Riau PP
6. Padjajaran – Antapani PP
7. Cibaduyut – Alun-alun PP
8. Stasiun Padalarang – Alun-alun PP
9. Stasiun Cimahi- Cicaheum PP
10. Ledeng- Terminal Antapani Pp
11. Leuwipanjang-Tegalluar PP
12. Stasiun Hall- Tegalluar PP
13. Leuwipanjang-Soreang PP
14. Leuwipanjang – Jatinangor PP
15. Baleendah – Leuwipanjang PP
16. BEC- Baleendah PP
17. Sarijadi -Antapani PP
18. Lembang – Ledeng (Ext) PP
19. KBP – Stasiun Padalarang PP
20. Baleendah- Banjaran (Ext) PP
“Titik integrasinya di Cimahi, Stasiun Padalarang, dan Stasiun KCJB Tegalluar,” ujarnya.
Rencananya sebanyak 450 bus yang akan beroperasi. Dalam sehari, estimasi penumpang yang bisa ditampung BRT sebanyak 238.277 orang.
“Sebenarnya kita akan uji coba juga untuk operasional lebih cepat di tahun 2025, tapi itu baru 50 persen dulu. Lalu tahun 2026 kita coba 70 persen. Di tahun 2027 harapannya sudah bisa 100 persen,” lanjutnya.
Ia menjelaskan, dengan mengasumsikan peningkatan koridor setiap tahun, kebutuhan pembiayaan pihak ketiga akan meningkat terus sampai tahun kelima. Oleh karena itu, ada skema besaran pembiayaan yang harus dikeluarkan APBD Kota Bandung.
Menurutnya, perkiraan Public Service Obligation (PSO) Kota Bandung tahun 2025 nanti sebesar Rp64,1 miliar. Tahun 2026 sebesar Rp122,4 miliar. Lalu tahun 2027 sebesar Rp151,7 miliar.
Sementara itu, Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna menyampaikan, Pemerintah Kota Bandung akan memberikan dukungan penuh untuk mengimplementasikan BRT, terutama terhadap beberapa isu yang terjadi di lapangan.
“Seperti kita akan lakukan pembenahan parking on street, fasilitas pejalan kaki, pedagang kaki lima, pertokoan, dan pasar di sepanjang koridor,” ungkap Ema
“Kita sediakan dan revitalisasi terminal agar dapat difungsikan sebagai start/end station BRT. Lalu koordinasi dengan setiap dinas dan instansi terkait di lingkup Kota Bandung untuk implementasi koridor BRT,” imbuhnya.
Selain itu, Pemkot Bandung juga fokus pada penambahan dan implementasi rute feeder BRT yang inklusif. Rute feeder harus disesuaikan dan terintegrasi dengan rencana Rute BRT, agar tidak terjadi overlapping.
“Rencana rute feeder dapat dijadikan hanya sebagai pilot project dalam masa transisi, namun harus disesuaikan dengan implementasi rute BRT, harus terintegrasi menjadi satu sistem dengan rute BRT. Kita desainkan armada feeder yang mendukung inklusivitas dan keamanan bagi pengguna,” ucapnya. (din)**
Editor:
Denny Surya
