SWARAPUBLIK – Pada tahun 2022, prevalensi stunting di Jawa Barat masih berada di angka 20,2 persen. Masih tersisa 6,2 persen untuk mencapai target 14 persen sebagaimana diamanatkan pemerintah pusat di akhir tahun 2024.
Walau berbagai intervensi telah dilakukan oleh BKKBN Jawa Barat, pemerintah, serta perangkat daerah di Jawa Barat. Tetapi masih banyak yang menjadi pekerjaan rumah di Jawa Barat. Salah satunya pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK).
Di tahun ini, terdapat 2.319.164 KRS di Jawa Barat, terdiri dari PUS, Bumil, Baduta, Balita. Jika melihat data dalam tiga bulan terakhir, Januari-April, telah dilakukan pendampingan terhadap 529.162 sasaran. Tentu hal ini masih jauh dari target.
Untuk mengatasi hal tersebut, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat berinisiatif memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya Badan Riset dan Inovasi Nasional. Melalui riset mengenai peran TPK terhadap penurunan angka stunting dan pencegahan bertambahnya kasus stunting baru di Jawa Barat.
Kepala Pusat Riset Kependudukan Nawawi meyakini inisiatif Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat yang berencana menggandeng @kependudukanbrin melakukan riset untuk mengidentifikasi serta menganalisis efektivitas peran dan segala hal yang berkaitan dengan TPK akan jadi bahan temuan yang sangat kaya.
“Sebenarnya inisiatif Jawa Barat ini akan sangat berkontribusi besar bagi percepatan penurunan stunting nasional,” ucap Nawawi dalam keterangan resminya. Jumat 19 April 2024.
Hal tersebut disampaikan Nawawi saat menerima kunjungan audiensi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Fazar Supriadi Sentosa, di kantornya yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto No. 10, Jakarta Selatan, (19/04/2024).
Tak hanya itu, Nawawi juga menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjutinya dengan membentuk tim kajian stunting.
“Ini strategis, karena ini akan menjadi piloting kolaborasi antara BRIN dan BKKBN yang dikerjakan bersama. Nantinya di dalam tim yang akan dibentuk, tidak hanya peneliti dari kami saja, tapi juga dari BKKBN Jawa Barat bergabung dalam tim tersebut,” tambahnya.
Adapun skema riset yang akan diajukan bersama yaitu melalui skema Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM), hasil kerjasama BRIN dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
RIIM ini merupakan skema perpaduan antara penelitian dan implementasi program yang dijalankan dalam jangka panjang, yaitu tiga tahun. Dengan dukungan pendanaan sekitar 500 juta s.d. 1 Milyar setiap tahunnya. Sehingga ditargetkan pada pertengahan tahun ini proposalnya sudah jadi untuk diajukan.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Fazar Supriadi Sentosa yakin kolaborasi ini merupakan wujud nyata untuk percepatan penurunan stunting di Jawa Barat demi terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang maju, unggul, dan berkualitas.
“Selain isu-isu yang tadi kita bahas bersama, kami juga sangat terbuka terhadap pengembangan dan pembaharuan ide yang dapat dilakukan dan melibatkan BRIN di Jawa Barat,” pungkas Fazar.***
Editor : Denny Surya Bratakusumah
