SWARAPUBLIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat terima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Bogor dalam rangka konsultasi terkait upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kunjungan kerja dalam rangka konsultasi tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Sugianto Nanggolah.
Sugianto Nanggolah menjelaskan, kunjungan kerja yang dilakukan Komisi II dan IV DPRD Kabupaten Bogor untuk berkonsultasi terkait peningkatan PAD, khususnya bagaimana langkah strategis yang harus dilakukan agar PAD Kabupaten Bogor meningkat.
“Tadi saya menjelaskan membangun daerah itu tak bisa hanya dengan mengandalkan pajak daerah. Maka dari itu perlu mencari sumber pendapatan lain, agar PAD-nya meningkat setiap tahunnya,” jelas Sugianto Nanggolah, Kota Bandung, Selasa (14/5/2024).
Langkah strategis yang disarankan untuk dilakukan dalam meningkatkan PAD salah satunya; membentuk sekaligus mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). DPRD Kabupaten Bogor harus mengawasi dan mendorong upaya tersebut.
Kemudian mengoptimalkan aset daerah hingga mengoptimalkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) khususnya dari Kendaraan yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) atau penunggak pajak hingga pengembangan desa wisata.
Terkait pengembangan desa wisata lanjut Sugianto Nanggolah, sektor pariwisata ini dinilai sangat potensial berkontribusi terhadap peningkatan PAD bagi Kabupaten Bogor. Jawa Barat sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata, aturan tersebut tinggal diimplementasikan dengan baik.
Sementara itu sebelumnya, Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Lukmanudin Ar-Rasyid mengatakan, kunjungan kerja yang dilakukan pihaknya untuk berkonsultasi terkait upaya peningkatan PAD, langkah strategis apa saja agar PAD Kabupaten Bogor bisa meningkat setiap tahunnnya, dan tidak mengandalkan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.
“Maksud dan tujuan kami dari Komisi II DPRD Kabupaten Bogor konsultasi dalam rangka upaya meningkatkan PAD. Bagaimana langkah strategis yang harus dilakukan, sektor apa saja yang perlu dioptimalkan,” kata Lukmanudin Ar-Rasyid.*
