SPOL – Banyak masyarakat yang hidup dekat dengan sumbu pemerintahan namun ironisnya sebagian dari saat ini sudah tak mampu untuk membeli beras. Hal ini karena
situasi ekonomi Indonesia belakangan ini masih cukup memprihatinkan.
“Ada sebagian masyarakat yang teramat sulit kehidupannya, tanpa akses ke dunia kerja, sehingga bahkan untuk membeli beras saja tak mampu. Mereka hidup di Bogor, yang notabene tak jauh dari ibukota Jakarta,” kata
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Partai Gerindra, H. Mulyadi, saat berbicara pada Rapat Banggar dengan Menkopolhukam, Menko PMK dan Menko Marves di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024.
Mulyadi menegaskan, definisi kemiskinan mesti di-reset ulang. Apa yang disebut kemiskinan di-reset agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tepat sasaran, tepat waktu dan tepat anggaran.
Menurut Ketua DPD Partai Gerindra Jabar periode 2016-2018 ini, para stakeholders di daerah harus dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan proses pembangunan, agar setiap masalah yang ada dicarikan solusinya yang tepat. “Sehingga setiap kebijakan anggaran harus mampu mengangkat kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Pinjaman Online
Pada bagian lain pernyataannya, Mulyadi juga menyoroti menjamurnya pinjaman bebasis aplikasi online. Hal ini juga tak terlepas dari jerat kemiskinan, sehingga masyarakat berusaha mencari jalan keluar instan.
“Pinjaman online ini tingkat suku bunganya begitu tinggi sehingga mencekik luar biasa, yang akibatnya rakyat yang jadi korban. Dan kemudian terjadilah dampak-dampak yang memprihatinkan seperti bunuh diri misalnya,” kata Mulyadi yang digadang-gadang akan didukung untuk jadi Cawagub Jabar ini.
Dampak-dampak ini, lanjutnya, harus jadi perhatian pemerintah, sehingga nantinya mengeluarkan kebijakan yang instrumennya betul-betul berpihak ke masyarakat. “Belum lagi, mohon maaf, judi online. Ada data yang menyebutkan penggemar judi online di Indonesia itu terbanyak nomor satu. Ini mengerikan, harus jadi atensi pemerintah,” katanya***
