SWARAPUBLIK – Presiden RI, Prabowo Subianto telah menyampaikan usulan terkait permaikan sistem Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada. Salah satu opsi yang mencuat adalah isu perbaikan sistem Pilkada di Indonesia dengan opsi gubernur dipilih oleh DPRD.
Pimpinan DPRD Jawa Barat, Ono Surono mengatakan, sistem demokrasi di Tanah Air dianggap memang perlu dievaluasi karena sudah bukan lagi menganut demokrasi Pancasila, namun lebih condong ke demokrasi liberal.
“Tentunya sistem demokrasi di Indonesia itu memang perlu dievaluasi karena memang sistem demokrasi yang saat ini berjalan itu cenderung bukan demokrasi Pancasila, tapi sudah demokrasi liberal dan ujungnya adalah konsekuensi costnya sangat besar baik cost dalam hal penyelenggaraan maupun cost politik setiap calon yang bertarung dalam kontestasi,” kata Ono dilansir detikJabar, Jumat (13/12/2024).
Namun menurut Ono, jika sistem itu diperbaiki, diperlukan persiapan dan kajian yang sangat matang. Sebab jika gubernur dipilih oleh DPRD, akan muncul narasi bahwa rakyat diberi hak penuh untuk memilih sendiri pemimpinnya dan apakah anggota DPRD sudah mewakili rakyat secara menyeluruh.
“Tapi tentunya kita juga berhadapan dengan narasi bahwa demokrasi itu sesungguhnya bagaimana rakyat diberikan hak seluas-luasnya untuk bisa menentukan siapapun pemimpin mereka, sehingga demokrasi secara langsung ini berjalan menjadi pintu bagi rakyat untuk bisa menentukan pemimpin yang dipilih oleh rakyat,” bebernya.
“Sehingga tentu ini harus dikaji terlebih dahulu secara mendalam kalau dari sisi biaya pasti ya dipilih oleh DPRD itu akan terjadi efisiensi anggaran penyelenggaraan. Tapi pada saat dipilih oleh DPRD, apakah DPRD ini juga sudah mewakili rakyat,” lanjut Ketua DPD PDIP Jabar tersebut.
