SWARAPUBLIK – Komisi VII DPR RI mengadakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Studio 1 LPP TV RI Stasiun Jawa Barat, Bandung, untuk meninjau peran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dalam menyediakan informasi yang berkualitas, netral, dan edukatif di era digital, Rabu (19/02/2025)
Dalam kunjungan ini, Komisi VIl DPR RI ingin memahami tantangan yang dihadapi LPP TV RI, LPP RRI, dan LKBN ANTARA serta mencari solusi untuk memperkuat peran mereka di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi. Sebagai bagian dari tugas pengawasan dan dukungan terhadap sektor perindustrian, UMKM ekonomi kreatif, pariwisata, serta media publikasi, Komisi VIl menekankan pentingnya keberlanjutan media publik dalam menghadapi disrupsi teknologi.
Jajaran pimpinan ketiga lembaga penyiaran tersebut memaparkan berbagai aspek, mulai dari sejarah, program unggulan, pencapaian, hingga tantangan yang mereka hadapi. Kepala TVRI Stasiun Jawa Barat, Akhbar Sahidi; Kepala RRI Bandung, Soleman Yusuf; dan Kepala Biro ANTARA Jawa Barat, Riza Fahriza, menjelaskan strategi yang telah dilakukan untuk tetap relevan di tengah persaingan industri media yang semakin kompetitif.
Ketua tim Komisi V Il DPR RI, Dr. Evita Nursanty, M.Sc, mengapresiasi kinerja lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang akurat dan berimbang. Menurutnya, keberadaan LPP TV RI, LPP RRI, dan LKBN ANTARA sangat penting dalam memastikan akses publik terhadap berita yang bebas dari kepentingan komersial maupun politik tertentu.
Di tengah disrupsi digital dan maraknya informasi di media sosial, kami berharap lembaga penyiaran publik tetap menjadi garda terdepan dalam menyampaikan kebijakan publik, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta melestarikan budaya dan identitas nasional,” ujar Evita.
Kepala Biro AN TARA Jawa Barat, Riza Fahriza, dan Kepala RRI Bandung, Soleman Yusuf menegaskan bahwa meskipun menghadapi tantangan efisiensi anggaran, pihaknya tetap berkomitmen untuk bekerja secara optimal dan terus melahirkan inovasi dalam pemberitaan. Hal senada juga disampaikan Kepala TVRI Stasiun Jawa Barat, Akhbar Sahdi, yang menegaskan komitmen V RI untuk terus hadir memberikan ayanan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Kepercayaan publik terhadap TVRI sebagai embaga penyiaran publik juga tercermin dalam hasil riset Reuters Institute 2024, yang menunjukkan bahwa TV RI meraih tingkat kepercayaan sebesar 61 persen, sejajar dengan Kompas dan sedikit lebih tinggi dibandingkan CNN Indonesia yang memperoleh 60 persen. Sebelumnya, dalam laporan Digital News Report 2021 yang dirilis oleh Reuters Institute dan University of Oxford, TV RI juga dinobatkan sebagai salah satu media dengan brand paling terpercaya di Indonesia.
Diskusi dalam kunjungan ini juga menyoroti strategi adaptasi media publik terhadap era digital, termasuk optimalisasi platform daring dan efisiensi anggaran. Komisi VII menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi agar lembaga penyiaran publik tetap relevan serta mampu memberikan layanan informasi berkualitas bagi masyarakat. Hasil dari pertemuan ini diharapkan menjadi landasan bagi kebijakan yang mendukung keberlangsungan dan penguatan peran media publik di Indonesia, sehingga dapat terus berkontribusi dalam menyajikan informasi yang kredibel dan mendidik bagi masyarakat luas.***
