SWARAPUBLIK – Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Jawa Barat Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia ( BPD ABUJAPI ) Jabar, H Agus Vickram, SH.MM mempertanyakan beredarnya flyer akan dilaksanakan Muprov Kadin Jawa Barat. Apalagi kata dia, di flyer tersebut tepasang foto Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
“Pertanyaannya apakah dicantumkannya foto Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi didalam player Muprov Kadin caretaker atas sepengetahuan dan seijin Gubernur?” ungkap Agus sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 1 Maret 2025.
Ia menyatakan, beredarnya foto Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri di Medsos tentang akan dilaksanakannya Musyawarah Provinsi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Barat oleh pihak yang mengatasnamakan Ketua Sementara Kadin Jawa Barat berpotensi buruk terhadap dunia usaha dan investasi di Jawa Barat.
*Kadin Jawa Barat telah melaksanakan Muprov pada 15 Oktober 2024 yang dihadiri oleh seluruh Kadin Kota dan Kadin Kabupaten di Jawa Barat beserta Asosiasi dan Himpunan Pengusaha Jawa Barat sebagai Anggota Luar Biasa Kadin telah memilih dan menetapkan saudara Almer Faiq Rusyidi sebagai Ketua Kadin Jawa Barat secara aklamasi periode 2024-2029,” jelasnya.
Muprov, kata dia, sudah dilaksanakan dengan mekanisme yang sesuai dengan aturan AD/ART dan PO Kadin yang berlaku, dibuka oleh Ketum Arsyad Rasyid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia yang sah dan telah dilantik dan dikukuhkan pada bulan Januari 2025.
Eksistensi Kadin Indonesia, lanjut Agus, baru kembali kondusif setelah Kadin Indonesia nelaksanakan Munas Konsolidasi untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan antara Arsyad Rasyid dan Anindya Bakri beberapa waktu yang lalu,
“Munas Konsolidasi yang diselenggarakan di Jakarta dan sekaligus dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinetnya menetapkan Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia dan Arsyad Rasyid sebagai Ketua Dewan Pertimbangan masa bakti 2025-2030,” papar Agus.
Agus melihat Kadin Jawa Barat ini korban atas pembiaran dari Ketua Umum Kadin Indonesia atas ambisi sebagian orang yang prustasi atas kekuasaan organisasi , dengan berbagai narasi dan provokasi terus dilakukan agar Kadin Jabar terus berpolemik.
” Tidak ada alasan Kadin Indonesia menolak Ketua Kadin Jawa Barat Ketum Almer Faiq Rusydi hasil Muprov yang legal tersebut di atas,” tambahnya.
Harusnyalanjut Agua, di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, bulan anugrah , bulan untuk pemersatu umat yang berselisih, saling memaafkan dan membangun silaturahmi dengan penuh kekeluargaan, bukannya malah sebaliknya, kalaupun harus ditempuh dengan musyawarah atas perbedaan sikap tentang Kadin Jawa Barat .
“Alangkah indahnya acara Muprov yang diagendakan 3 Maret 2025 yang bertepatan dengan waktunya ibadah puasa umat Muslim di seluruh dunia tidak dipaksakan untuk dilaksanakan,” katanya.
Agus Vickram juga memohon agar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi segera turun tangan untuk berperan ikut menyelesaikan polemik di Kadin Jawa Barat.
“Karena saya percaya kang Dedi Mulyadi sangat mampu untuk memberikan solusi yang bijak demi dunia Usaha dan Investasi di Jawa barat menuju Jabar Istimewa. Juga memohon kepada Ketum Kadin Indonesia Ketum Anindya Bakri buktikan komitmen seorang pemimpin untuk segera mengakhiri polemik ini. Karena polemik di Kadin Jawa Barat tidak terlepas dari peran Kadin Indonesia. Amanat Presiden Prabowo sama sama junjung dan hormati untuk menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga Kadin Jabar bersatu kembali untuk membangun Jawa Barat Istimewa,” pungkas Agus.***
