SWARAPUBLIK – Dalam mengakselerasi pembangunan dan pengentasan permasalahan-permasalahan strategis di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Musyawarah Khusus Desa dan Rapat Koordinasi “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” bertempat di Bale Asri Pusat Dakwah Islam (PUSDAI), Jalan Diponegoro No. 63 Kota Bandung.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang hadir pada kesempatan ini, menyampaikan perhatiannya pada permasalahan-permasalahan yang kini tengah dihadapi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Barat.
Masalah kemiskinan ekstrim pertama kali disinggung Gubernur Dedi Mulyadi di dalam sambutannya, sebagai akar dari seluruh permasalahan yang akan dibahas selanjutnya. Di hadapan para menteri dan tamu undangan yang hadir, Dedi menilai jika masyarakat saat ini terlalu terbebani dengan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan.
“Logika berpikir yang harus digunakan pada hari ini ialah logika menekan biaya yang dikeluarkan oleh warga,” ujar Dedi.
Disampaikan Dedi, salah satu contoh strategi yang bisa diterapkan adalah ketika dana pendidikan tinggi dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibayarkan, maka di situ tidak boleh ada lagi pengeluaran yang dibebankan kepada orang tua siswa. Pengeluaran yang dimaksud seperti kegiatan study tour dan kegiatan wisuda yang sebelumnya marak dilaksanakan sekolah-sekolah baik dari tingkat TK sampai SMA.
Bagi Dedi, kegiatan apapun yang mengharuskan anak pergi ke luar daerah dengan biaya yang dibebankan kepada orang tua, tidak boleh dilaksanakan.
Permasalahan ini akan diselesaikan dalam satu tahun anggaran 2025 ini. Harapannya, orang tua siswa tidak lagi terbebani pengeluaran untuk kegiatan sekolah di mana sebagian dari mereka harus rela menanggung hutang kepada rentenir yang justru mempersulit perekonomian keluarga.
Rapat Koordinasi “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” menghadirkan lima menteri untuk membahas permasalahan-permasalahan di Jawa Barat selain daripada persoalan kemiskinan ekstrim. Beberapa hal yang dibahas pada pertemuan ini ialah penekanan angka stunting, penekanan angka kematian ibu melahirkan dan bayi, penyelesaian masalah persampahan, serta peningkatan partisipasi dalam program Keluarga Berencana.
Sementara itu, kelima menteri yang hadir adalah Menteri Desa, Yandri Susanto, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, serta Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ade Palguna Ruteka.
Melanjutkan pembahasannya, Gubernur Dedi Mulyadi mengangkat persoalan sampah di Jawa Barat. Penyediaan tempat pembuangan sampah dan sistem pengangkutan sampah yang terintegrasi perlu segera disediakan pemerintah. Di samping itu, pemerintah juga perlu melakukan edukasi kepada warga penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan dari Kementerian Sosial supaya mereka menjadi orang-orang yang lebih produktif khususnya di lingkungan tinggal mereka. “Saya ingin mereka mau mengolah sampah di lingkungannya. Kita bangun sistem pemilahannya, termasuk mengirimkan sampah plastik ke industri jadi bijih plastik, dan jangan kita jadikan mereka orang yang pemalas karena setiap bulan menerima bantuan,” tambah Dedi.
“Jangan sampai tumbuh kelas baru yang menjadi pemalas dan hanya mengandalkan bantuan pemerintah,” tegas Dedi.
Dedi juga menyatakan harapannya kepada para menteri yang hadir agar setiap bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan secara terintegrasi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Provinsi Jawa Barat, Ade Afriandi, yang turut hadir pada rapat ini, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung harapan gubernur. Disampaikan Ade, pihaknya siap berkolaborasi bersama pihak-pihak terkait dalam menyukseskan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk siap untuk melakukan intervensi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat penerima bantuan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas yang dipimpinnya.
Ade juga akan melibatkan setiap kelembagaan yang ada di desa untuk mendukung harapan gubernur. “Melalui program-program DPM-Desa, kami akan libatkan juga setiap unsur yang ada di desa agar masyarakat, khususnya para penerima bantuan pemerintah, menjadi lebih produktif,” ungkap Ade.
Musyawarah Khusus Desa dan Rapat Koordinasi Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah secara semarak dihadiri oleh unsur bupati/walikota, sekretariat daerah, dinas-dinas pengampu pemberdayaan masyarakat, kesehatan, sosial, lingkungan dan dinas serumpun lainnya, para camat, kepala desa dan lurah, PKK, serta Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dari seluruh kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Di akhir acara, seluruh peserta mengikrarkan dan menandatangani Deklarasi Jawa Barat Istimewa sebagai komitmen bersama untuk bersinergi dan bergotongroyong mewujudkan desa dan kelurahan yang tidak ada kematian ibu melahirkan dan bayi, desa dan kelurahan yang bebas dari kemiskinan ekstrim serta menyukseskan Sekolah Rakyat, desa dan kelurahan yang bebas sampah dan lingkungannya yang lestari, desa dan kelurahan yang mandiri bebas rentenir serta memiliki Koperasi Merah Putih, serta desa dan kelurahan yang sukses dalam pembangunan Keluarga Berencana.
Disusun oleh Tim Humas DPM-Desa Provinsi Jawa Barat:
1. Ricky Budiman Faried
2. Ratna
3. Dwi Aprilianto
