SWARAPUBLIK — Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Dadi Ahmad Roswandi mengatakan Jawa Barat dan Jawa Tengah merupakan dua dari 12 Provinsi prioritas dalam Percepatan Penurunan Stunting.
“Oleh karena itu perlu upaya bersama untuk menyinergikan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor” kata Dadi dalam keterangan resminya, Jumat 9 Juni 2023.
Menurut Dadi, atas dasar itulah Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat menggagas konsolidasi Perkadis dan Satgas Percepatan Penurunan Stunting Jawa Barat melalui studi tiru ke Provinsi Jawa Tengah.
“Tujuan kami ke sini (Jawa Tengah) selain untuk memperoleh gambaran pelaksanaan program percepatan penurunan stunting yang sedang berjalan. Apalagi Jawa Tengah notabene memiliki tipologi jumlah kabupaten kota yang hampir mirip dengan Jawa Barat,” ujarnya.
“Kami juga ingin menggali berbagai praktik baik dalam mengakselerasi Percepatan Penurunan Stunting (PPS). Agar kami dapat mereplikasi sebagai dasar untuk pengembangan program PPS di Jawa Barat,” imbuh Dadi.
Dadi mengaku pihaknya juga ingin secara khusus kami juga ingin belajar dari Kota Semarang yang telah berhasil menganggarkan alokasi dukungan dari APBD untuk TPK.
Selain itu, imbuh Dadi, pihaknya juga ingin belajar dari Kabupaten Demak yang menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 tentang percepatan penurunan stunting.
Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Eka Sulistia Ediningsih mengaku merasa senang berkesempatan menerima kunjungan dari Jawa Barat. Baginya, Jawa Barat sudah dianggap seperti teman.
“Kenapa saya bilang teman-teman saya? karena terus terang saja dulu saya sering berkunjung ke BKKBN Jawa Barat. Jadi, Alhamdulillah rindu saya sama teman-teman di Jawa Barat terobati dengan kehadiran bapak/ibu semuanya pada hari ini,” kata Eka.
Eka membeberkan sebenarnya dari sisi pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting sama saja. Yang membedakan, tegas Eka, hanya pendekatannya saja. Karena dari sisi karakteristik penduduk tentu berbeda, Jabar lebih heterogen dibandingkan Jateng.
“Sedangkan dalam PPS, Semarang dan Demak sudah tepat menjadi tujuan studi tiru karena prevalensi stunting di Semarang merupakan wilayah dengan prevalensi stunting terendah di Jawa Tengah, berdasarkan data SSGI terakhir.” tegasnya.
“Banyak inovasi yang luar biasa di sana dalam percepatan penurunan stunting. Ada Rumah Pelita Day Care (Rumah Penanganan Stunting Lintas Sektor Bagi Baduta), dimana ketika di wilayahnya ada bayi teridentifikasi berisiko dan stunting, maka diberikan perawatan penuh, mulai dari parenting bagi keluarganya, anaknya diberi makanan bergizi, dari pagi sampai sore diberikan penanganan. Sampai kapan? Sampai anak tersebut dinyatakan terbebas dari stunting”, papar Eka.
“Di Demak juga tak kalah banyak inovasinya, seperti Jimil Jider (Siji bumil resti siji kader), Cengkraman Mata Elang (Aplikasi CME Pendampingan Kesehatan ibu hamil dan stunting), dan lainnya. Itu terbukti berhasil menurunkan prevalensi stunting sebanyak 9,3%”, tambahnya.
Adapun rombongan Perkadis (Persatuan Kepala Dinas KB Jawa Barat) yang turut hadir pada kunjungan kali ini diantaranya Ketua Perkadis Jabar, H.M. Haerun (Kepala Dinas PPKBP3A Kab. Bandung), Kadis Kab. Bandung Barat, Kadis P3AP2KB Kota Cimahi, Kadis PPKB Kab. Sumedang, Kadis P2KBP3A Kab. Subang, Kadis P3AP2KB Kab. Bogor, Kadis PPKB Kab. Karawang.***
Editor:
Denny Surya