LEGISLATIF

Belum Ada Kadinkes, DPRD Jabar Minta Gubernur Gerak Cepat

Bandung Barat, SPOL – Di tengah pandemi seperti saat ini, Dinas Kesehatan dinilai mempunyai fungsi yang sangat strategis dan sangat penting. Namun hal ini sangat bertolak belakang dengan belum adanya kepala dinas definitif untuk dinas kesehatan.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya menilai, kehadiran kepala dinas definitif diharapkan dapat memberikan solusi. Solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

Baca juga:   Atasasi Persoalan Sampah, Raperda Lingkungan Hidup Jadi Prioritas DPRD Jabar

“Kami menilai Dinas kesehatan ini sangat strategis dan sangat penting. Dari segi anggaran juga sangat besar dan ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Kami semua mengandalkan kesehatan kami semua ini kepada jajaran rumah sakit di jawa barat tentunya, Yang juga sangat krusial adalah sampai saat ini dinas kesehatan masih belum memiliki kepala dinas. Kami meminta kepada pak gubernur beserta jajaran agar ini segera ditindaklanjuti,” tegas Abdul Hadi pada agenda Pembahasan LKPJ Gubernur Tahun 2020 di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, Rabu (7/4/2021).

Baca juga:   Bank BJB Harus Rangkul Pengusaha Jabar

Sementara itu, LKPJ Gubernur adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Ini juga dapat digunakan sebagai sarana sinergitas bagi pihak eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rapat Komisi V DPRD Jawa Barat bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jabar dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru’yat. Ia berharap ada upaya perbaikan layanan kesehatan ditengah pandemi covid 19.

Baca juga:   DPRD Jabar Dukung Peluncuran e-RPP

“Dengan harapan mendapat informasi mengenai upaya perbaikan layanan kesehatan melalui program dinas kesehatan. Yang dimana ditengah pandemi seperti ini dinas kesehatan merupakan ujung tombak,” pungkasnya.(adem)

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles

Close