SWARAPUBLIK – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah Tahun 2024 yang mengusung tema “Transformasi Pembangunan Desa Menuju Jawa Barat Emas” di Hotel Aston Pasteur.
Jawa Barat Emas merupakan gagasan yang tengah gencar digaungkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai turunan dari Indonesia Emas 2045 dalam rangka mempersiapkan generasi muda Indonesia yang berkualitas, berkompeten, serta berdaya saing tinggi.
Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Mohammad Taufiq Budi Santoso, yang membuka sekaligus memberikan sambutan menyatakan, “Forum Perangkat Daerah DPMD ini diharapkan menghasilkan prioritas program dan kegiatan di tahun 2025 yang mampu menjawab tantangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.”
Diungkapkan Taufiq, tantangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi tata kelolanya, sinergi program atau kegiatan pembangunan daerah, penganggaran, pembangunan pelayanan dasar desa, serta infrastruktur dasar dan ekonomi dalam mendukung perekonomian perdesaan.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, Iendra Sofyan, yang turut hadir pada forum ini menyampaikan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat yaitu pada sektor infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup serta Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa).
“Forum ini sangat penting untuk mengawali Jawa Barat Emas,” tegasnya.
“Pembangunan di desa diharapkan mampu menyerupai kota dengan segala macam digitalisasinya namun tetap menjaga fisik desa sebagaimana mestinya,” lanjut Iendra.
DPMD Provinsi Jawa Barat sebagai dinas pengampu bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di tingkat provinsi, menerjemahkan Jawa Barat Emas sebagai desa-desa yang mandiri dan percaya diri.
Desa Mandiri, sebagai level tertinggi dalam strata desa, memiliki arti desa-desa yang mampu menjalankan pembangunan desanya secara baik dan berkelanjutan, serta tidak banyak bergantung kepada pihak-pihak lain.
Sedangkan Desa Percaya Diri ialah desa-desa yang berkemampuan dalam mengadapi tekanan-tekanan global, dengan tetap menjaga potensi lokalnya secara baik, serta mempunyai posisi yang kuat dalam bekerja sama secara lebih luas.
Kepala DPMD Provinsi Jawa Barat sekaligus Pj. Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi, turut menyampaikan pandangannya terhadap Jawa Barat Emas. Dicky yang memberikan sambutan dengan diiringi pergelaran seni khas Jawa Barat menyatakan, “Desa mengalami suatu dilematis yang kuat terutama pada generasi-generasi penerus yang kita harapkan mampu terus memberdayakan desanya.”
Secara rinci Dicky menjabarkan fenomena urbanisasi dan godaan perkotaan yang sangat menarik bahkan perkembangan dunia digital dengan media sosialnya yang diakui sering mengganggu para generasi penerus untuk berkecimpung dan membangun desanya.
Dalam satu dekade pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Dicky memiliki pandangan jika desa sudah mendapatkan posisi yang kuat selaku wilayah yang diberikan otonomi dan kewenangan.
Senada dengan arahan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, DPMD meyakini jika transformasi menjadi sebuah jawaban atas tantangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa menuju Jawa Barat Emas.
“Transformasi menjadi penting karena kita ingin desa menjadi barometer, menjadi suatu pusat pertumbuhan baru, dan lebih daripada itu desa harus bisa menjadi tempat yang menarik untuk semua pihak khususnya generasi muda dalam bermata pencaharian maupun dalam melanjutkan pembangunan menuju desa mandiri dan desa percaya diri,” pungkas Dicky.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara mengejutkan telah mampu menaikkan level desa-desa yang semula berstrata tertinggal menjadi desa maju dan mandiri, diiringi capaian Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2023 sebesar 0,77 yang melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat tahun 2023 yaitu sebesar 0,72. “Ini termasuk yang tertinggi di Indonesia,” tegas Dicky.
Capaian lain yang menjadi kebanggaan Provinsi Jawa Barat yaitu peningkatan signifikan atas jumlah desa berstrata mandiri yang kenaikannya melebihi 100 persen dari target pada tahun yang sama. Prestasi lain ialah seluruh desa sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peningkatan jumlah posyandu berstrata mandiri dari 17.508 posyandu menjadi 24.937 posyandu dan tidak ada lagi posyandu berstrata pratama. Dalam hal penataan batas desa, Provinsi Jawa Barat menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang sudah menyelesaikan seluruh penataan batas desanya.
Tidak lupa Dicky pun menyebutkan beberapa penghargaan yang diterima DPMD Provinsi Jawa Barat dalam periode dua tahun ke belakang seperti Abdi Inovasi Desa, Pembina Desa Terbaik dan sebagainya, yang menjadi hasil kerja keras bersama dalam membangun desa.
Melalui semua ini Dicky optimis langkah-langkah yang ditempuh DPMD Provinsi Jawa Barat melalui 15 program Gerbang Desa yang juga melibatkan generasi muda akan mampu mewujudkan Jawa Barat Emas melalui desa-desa emas yang mandiri dan percaya diri.
“Transformasi desa adalah perubahan sistematis dan komprehensif yang akan terus kita lakukan untuk semakin menguatkan dan memajukan desa demi kesejahteraan masyarakatnya,” tutup Dicky.
Forum Perangkat Daerah ini dihadiri oleh para tamu undangan yang merupakan perwakilan pemerintahan tingkat kabupaten/kota bidang pemberdayaan masyarakat dan desa se-Jawa Barat. Panel diskusi digelar sebagai media berbagi, bertukar pemikiran dan pengalaman dengan menghadirkan narasumber Kepala Biro Perencanaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Cece Yusuf, Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Hindun Barokah, serta Kepala Desa Cibiru Wetan, Hadian Supriatna.***
