SWARAPUBLIK – DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan rekomendasi hasil dari pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jabar Tahun Anggaran (TA) 2023 Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Jawa Barat Brigadir Jenderal TNI (Purn) Taufik Hidayat, turut hadir Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru’yat, Ineu Purwadewi Sundari dan Oleh Soleh. Hadir pula Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jabar.
Ketua DPRD Jawa Barat Brigadir Jenderal TNI (Purn) Taufik Hidayat mengatakan, sebelumnya pada 28 Maret 2024, Pj Gubernur Jabar telah menyampaikan nota pengantar perihal LKPJ Gubernur Jabar TA 2023. Sebagaimana kewenangan DPRD Jawa Barat dan kesepakatan dalam rapat Badan Musyawarah pada 20 Maret 2024. LKPJ Gubernur Jabar TA 2023 dibahas oleh komisi-komisi dan Panitia Khusus (Pansus) I.
“Alhamdulilah Pansus I DPRD Jawa Barat telah melaksanakan tugasnya dan menyampaikan laporan hasil kerjanya pada rapat paripurna hari ini,” kata Taufik Hidayat, Kota Bandung, Jumat (17/5/2024).
Setelah laporan Pansus I, dilanjutkan penetapan hasil pembahasan LKPJ Gubernur Jabar TA 2023. Kemudian penyampaian rekomendasi LKPJ Gubernur Jabar TA 2023 oleh DPRD Jawa Barat. Penyampaian rekomendasi tersebut disampaikan oleh Anggota Pansus I DPRD Jawa Barat Husin.
“Setelah rekomendasi DPRD Jawa Barat atas LKPJ Gubernur TA 2023 disampaikan. Kami berharap Gubernur Jabar dapat menindaklanjuti keputusan DPRD Jawa Barat sesuai prosedur yang berlaku,” harapnya.
Rekomendasi DPRD Jawa Barat
Anggota Pansus I DPRD Jawa Barat Husin mengatakan, Pansus I menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023, PAD hanya mencapai Rp24,37 triliun dari target Rp24,79 triliun. Hal ini menjadi catatan Pansus I DPRD Jawa Barat.
“Bidang keuangan, Pansus I menyoroyi menurunnya PAD. Ini menjadi perhatian kami dan menjadi catatan kedepannya,” kata Husin.
Ditemui ditempat terpisah, Wakil Ketua Pansus I Abdul Hadi Wijaya menambahkan, panitia khusus I sudah menyampaikan rekomendasi salah satunya di bidang pendidikan yakni, persoalan pendidikan gratis. Pihaknya meminta pendidikan gratis dievaluasi, karena pada kenyataannya alokasi anggaran tidak mencukupi.
“Kemudian soal unit sekolah baru SMA/SMK Negeri yang masih belum memadai, dimana masih ada kurang lebih 144 kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK negeri,” tambahnya.
Selain sektor pendidikan, Pansus I DPRD Jawa Barat menyoroti masalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak menghasilkan agar segera ditindaklanjuti. Seperti dilikuidasi atau dengan merger.
“Ada banyak BUMD yang sakit, itu harus segera ditindaklanjuti,” tegas Abdul Hadi Wijaya.
Selain rekomendasi, Pansus I DPRD Jawa Barat memberikan apresiasi kepada Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin yang sudah membubarkan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) dan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ).
“Hal ini lama menjadi keluhan karena semacam duplikasi sistem atau menciptakan layer (lapisan) baru, dengan dibubarkannya TAP dan TAJJ semoga kedepan tidak ada lagi hal seperti ini,” tegasnya. *
