SWARAPUBLIK — Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki mengatakan salah satu syarat untuk menjadi sebuah negara maju. Minimal memiliki 4 persen dari populasinya sebagai pengusaha. Sayangnya, pada saat ini Indonesia baru mencapai persentase 3.47 persen.
“Jumlah pengusaha di kita masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura 8.6 persen, Malaysia dan Thailand sudah di atas 4.5 persen,” ucap Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki saat menjadi dosen tamu di Kampus SBM ITB Bandung, Senin (12/6/2023).
Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan di Indonesia khususnya perguruan tinggi untuk menciptakan lulusan-lulusan yang tak lagi hanya siap untuk menjadi pegawai pemerintah dan swasta, tetapi juga siap untuk menjadi wirausahawan,” kata Teten.
Pada kuliah umum yang berlangsung hari ini, Menteri KUKM Teten Masduki hadir sebagai dosen tamu bagi mahasiswa kewirausahaan Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) dengan materi “Kebijakan Pemerintah bagi Pengembangan Kewirausahaan Millenials”.
Selain itu, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB Prof. Dr. Ir. Jaka Sembiring M. Eng, turut mengisi kuliah dengan menjelaskan urgensi kelas wirausaha sebagai wadah untuk belajar dan berdiskusi guna meningkatkan dan mengembangkan langkah-langkah kewirausahaan yang dimulai dari lingkup perkuliahan.
Dalam paparan materinya, Teten mengungkapkan bahwa ada hasil survey yang pernah dibuatnya menunjukkan hasil bahwa 72 persen pemuda di Indonesia ingin menjadi pengusaha.
“Saya pun demikian, kepingin jadi pengusaha, dan kemauan itu ada sejak lama, namun tindakan nyata untuk mewujudkannyalah yang harus lebih banyak dilakukan sekarang,” ungkap Teten.
Bersyukur saat ini kampus memiliki peran untuk mewujudkan kebutuhan Indonesia dalam menciptakan 4 juta kebutuhan wirausaha di Indonesia untuk dapat menjadi negara maju,” imbuhnya.
Teten memaparkan, fakta yang terjadi di lapangan, saat ini 99.9 persen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia kebanyakan berbisnis karena nasib atau tidak adanya pilihan lain. Pun sangat disayangkan bahwa mayoritas masih terjebak di tahapan menjual produk-produk mainstream hasil produksi negara lain.
Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia perlu melakukan perubahan perilaku untuk menjadi produsen di negaranya sendiri.
“Sudah saatnya Indonesia beralih dari kapitalisasi menuju industrialisasi, dengan melihat dan memanfaatkan kekayaan domestik Indonesia yang pada dasarnya sangat banyak dan beragam didukung dengan optimalisasi teknologi,” kata Teten.
“Terlebih lagi, melihat bahwa saat ini 70 persen dari 270 juta jiwa total populasi di Indonesia merupakan usia produktif, menjadikan saat ini sebagai waktu yang tepat untuk melanjutkan dan mengembangkan hal tersebut agar mencapai skala yang lebih besar dan berkelanjutan,” papar Teten.
Menurutnya, peran penting pemerintah yang saat ini telah, sedang, dan akan dilakukan dalam mendukung perkembangan ekosistem wirausaha UMKM di Indonesia, yang beberapa langkah di antaranya adalah dengan menyediakan kemudahan dalam memfasilitasi akses pasar, pembiayaan, inkubator, serta penyederhanaan proses legal dan regulasi yang akan terus dikembangkan, sehingga pelaku bisnis dan regulator dapat berjalan berdampingan dalam mewujudkan mimpi Indonesia memiliki lebih dari 4 persen dari total jumlah populasinya sebagai pengusaha.
Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memajukan sektor UMKM dan menciptakan iklim yang mendukung bagi para wirausaha di Indonesia.
“Sekarang, sudah waktunya Indonesia bangun dari lelapnya yang panjang, mulai think globally but act locally, untuk UMKM Indonesia yang lebih baik, lebih maju, dan lebih berdampak, mengeluarkan Indonesia dari middle income trap,” pungkas Teten.***
Editor:
Denny Surya
