SWARAPUBLIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menggelar rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia sebagai rangkaian Hari Ulang Tahun ke-80 kemerdekaan RI Tahun 2025.
“Pada Minggu 17 Agustus 2025 Indonesia genap berusia 80 tahun. Untuk itu dalam memperingati momen kemerdekaan ini. Kita mengucap rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dalam kemerdekaan kepada bangsa Indonesia,” harap Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa, Kota Bandung, Jumat (15/8/2025).
Pada peringatan HUT RI yang ke-80 dengan tema bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju. DPRD Jawa Barat berharap semoga Indonesia selalu menjadi tempat yang damai penuh dengan persatuan dan kemajuan.
“Selain itu dalam rangka mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan bangsa yang berjuang memerdekaan negara RI. Marilah kita memohon kepada Allah SWT, semoga segala bentuk pengorbanan para pahlawan memperoleh balasan yang setimpal, dan kita selaku generasi penerus senantiasa dapat terus mensyukuri dan menjaga anugerah kemerdekaan ini,” ucap dia.
Pada tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara menambahkan, DPRD Jawa Barat menyambut positif pidato yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam agenda sidang tahunan MPR RI pada Jumat 15 Agustus 2025.
“Makna kemerdekaan bagi kami adalah bagaimana masyarakat Jawa Barat dapat hidup berkecukupan, memiliki sandang, pangan, dan pendidikan yang layak,” tutur MQ Iswara.
MQ Iswara mengatakan, program yang menjadi perhatian Presiden RI Prabowo Subianto sudah dilaksanakan di Jawa Barat sejak awal tahun 2025. Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 menjadi perhatian khusus terhadap nilai efesiensi dan realokasi belanja daerah. Dana realokasi yang mencapai angka RP5,1 triliun digunakan untuk mendukung sektor-sektor prioritas.
“Alhamdulillah, sebagian besar arahan Presiden RI Prabowo Subianto sudah kita laksanakan bahkan sejak APBD murni 2025, khusunya pada program prioritas. Seperti pendidikan, kesehatan, penurunan angka kemiskinan, pengangguran, stunting, dan peningkatan daya beli masyarakat.” kata MQ. Iswara.
Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar telah melakukan 8 kali pergeseran anggaran. Perubahan tersebut mencakup pembangunan ruang kelas baru, peningkatan layanan puskesmas, penyediaan alat kesehatan untuk rumah sakit, serta pembangunan RSUD baru di wilayah Utara Jabar. Proyek ini telah masuk dalam perubahan anggaran yang akan disahkan pada rapat paripurna belum lama ini. Anggaran belanja modal yang sebelumnnya Rp1,7 triliun menjadi Rp4,1 triliun. Hal tersebut mengalami peningkatan yang signifikan.
“Artinya, neraca kekayaan Pemerintah Privinsi akan naik luar biasa. Detailnya akan kami sampaikan resmi setelah paripurna (disahkan dalam rapat paripurna dalam waktu dekat),” tambahnya.
Pada sektor ketenaga kerjaan, Pemdaprov Jabar menaruh perhatian besar pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Jabar, dengan peningkatan anggaran yang signifikan. DPRD Jawa Barat optimis Disnaker Provinsi Jabar dapat berperan lebih optimal dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kualiatas tenaga kerja lokal.***
CAPTION FOTO
FOTO 1: ===========================
